PEMERINTAHAN merupakan organisasi terdepan dalam pelayanan publik. Pelayanan prima menjadi hal wajib karena menyangkut kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan serta keinginan masyarakat.

Birokrasi pemerintah dan pelayanan publik ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 63/2004 tentang Hakikat Pelayanan Publik merupakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu, instansi publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



Mirisnya, publik masih belum mendapatkan pelayanan yang prima dari abdi pemerintahan. Hal itu tecermin dalam penilaian Ombudsman Perwakilan Lampung pada 2018, yakni hanya tiga kabupaten telah meraih zona hijau, yaitu Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pringsewu.

Satu kabupaten masih berada di zona kuning, yaitu Lampung Timur. Sementara lima kabupaten masih berada di zona merah, yaitu Lampung Tengah, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara, dan Tulangbawang.

Penilaian dilakukan untuk mengukur kepatuhan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan standar pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan (LAN RI 2004).

Di antaranya kesederhanaan dalam arti prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, dan tepat sehingga mudah dilaksanakan masyarakat yang meminta pelayanan.

Kemudian, kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif. Tidak hanya itu, pelayanan publik harus memenuhi unsur keamanan yang berarti adanya proses dan produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Lalu keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan dan pemerataan, serta ketepatan waktu.

Kita tentu sepakat pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus berkualitas. Karena dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kini Ombudsman Lampung sedang menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan standar pelayanan publik. Hal itu didasarkan UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaga negara itu telah memanggil sekretaris daerah dari sembilan kabupaten di Lampung. Hal itu menjadi langkah percepatan aksi perbaikan pelayanan publik.

Lima dari sembilan kabupaten yang dipanggil sudah dilakukan penilaian pada 2018 lalu, yakni Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat. Sementara empat kabupaten lainnya baru pertama kali dinilai, yaitu Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.

Semoga saja, penilaian yang dilakukan Ombudsman kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah tidak hanya menjadi macan kertas. Tidak hanya menjadi penghias dinding tanpa adanya upaya tindak lanjut. Pemerintah daerah wajib memperbaiki pelayanan yang diberikan. Tidak sekadar penyediaan gedung pelayanan yang mewah, tetapi juga kualitas pelayanan publik yang optimal.  

loading...

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR