KOTABUMI (Lampost.co) -- Selain untuk melindungi konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran saat melakukan transaksi, beroperasinya unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Metrologi Legal yang di target mulai beroperasi pada Januari 2019, diharapkan akan mendongrak pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Lampung Utara.

Kepala Dinas Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Wanhendri, di ruang kerjanya, Kamis (30/8/2018) mengatakan UPTD Metrologi Legal sebagai unit pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di target mulai beroperasi pada Januari 2019.



UPTD Metrologi Legal tersebut, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sebaran infrastruktur, sarana dan prasarana guna mewujudkan tertib ukur demi perlindungan bagi konsumen merujuk UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang diperuntukkan untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran seperti alat timbang.

Selain itu, dengan beroperasinya UPTD Metrologi Legal tersebut juga akan mendongrak PAD Lampura sekitar 15 persen dari total PAD Dinas Perdagangan sebesar Rp890 juta/tahun.

"Dengan beroperasinya UPTD Metrologi Legal ini, selain melindungi konsumen dari berbagai modus kecurangan alat ukur yang dimiliki pedagang, diharapkan akan menaikkan PAD sekitar 15 persen pada Dinas Perdagangan melalui retribusi saat pelaksanaan tera alat ukur dilakukan," ujarnya.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR