BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Ombudsman Perwakilan Lampung menerima sejumlah laporan pelanggaran administrasi di perguruan tinggi sepanjang 2018. Saat ini jajarannya melakukan rekapitulasi semua laporan yang masuk kepada pihaknya.

Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran administrasi yang terjadi di dunia pendidikan. Saat ini pihaknya melakukan perekapan untuk tindak lanjutnya.



"Tunggu rilis kami pada 22 Januari ini. Kami rekap semua laporan 2018. Ini bukan penilaian. Tapi terkait laporan dari masyarakat," katanya kepada lampost.co, Jumat (11/1/2019).

Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Lampung Atika Mutiara Oktakevina mengatakan laporan khusus, seperti kepatuhan penilaian untuk perguruan tinggi dan instansi pendidikan tidak ada. Namun, pihaknya menerima beberapa laporan dari masyarakat.

"Kami menerima laporan seperti tentang perguruan tinggi. Ada beberapa laporan seperti yang saya pegang laporan UML terkait prosedur DO," ujarnya.

Pihak Ombudsman RI Perwakilan Lampung pun memberikan masukan-masukan. Kemudian, me-review mekanisme drop out (DO) seorang mahasiswa yang menjadi pelapor juga untuk menyempurnakan mekanisme DO. Laporan tersebut pun sudah dijalankan oleh pihak UML.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR