BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung menyoroti dan mengawasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SMA/SMK. Pemetaan potensi penyelewangan dana tersebut akan dipantau oleh ombudsman
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan bahwa pihaknyapun melakukan pengawasan dan membuka pengaduan mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Potensi penyelewengan anggaran, proses korupsi kolusi dan nepotisme menjadi sorotan pihaknya.

"Kita melakukan pengawasan dan menyoroti BOSDA. Kita ingin BOSDA ini tepat guna dan tepat sasaran langsung kepada yang berhak berdasarkan ketentuan yang berlaku," katanya kepada Lampost.co, Jumat (24/5/2019).



Ia mengatakan pihaknya sudah mendapat aduan dari masyarakat mengenai BOSDA. Pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan terkait implementasi program Gubernur Lampung tersebut.
"Ada tidaknya potensi pelanggaran dan penyelewengan, ombudsman bertugas melakukan pengawasan. Ada sanksi sesuai regulasi bila dilakukan pelanggaran," kata mantan Komisioner Panwas Kota Bandar Lampung ini.
BOSDA di Provinsi Lampung untuk SMA/SMK dimulai pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo Nomor: G/29/V.01/HK/2017 tertanggal 6 Juni 2019. BOSDA adalah Program Pemerintah Provinsi Lampung berupa pemberian dana langsung ke Satuan Pendidikan Menengah baik Negeri maupun Swasta SMA dan SMK. 

Penerapan BOSDA sudah dilakukan di 6 daerah yaitu Bandar Lampung, Lampung Utara, Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Barat dan Mesuji. Adapun biaya BOSDA yang disalurkan pertahun ke SMA/SMK, menurutnya di Kota Bandar Lampung, SMK sebesar Rp2,4 juta dan SMA Rp1,56 juta. Sementara dilima kabupaten lain, SMK Rp1,14 juta dan SMA Rp1 juta.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR