BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang penyelenggaraan transportasi Kota Bandar Lampung di Hotel Batiqa, Bandar Lampung Jumat (24/11/2017).

Kepala Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nurrakhman Yusuf, mengatakan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut untuk mendengar dari berbagai pihak terkait permasalahan transportasi di Bandar Lampung. “Khususnya penerapan perda yang dianggap memberatkan sopir angkot. Ini juga merupakan tindak lanjut laporan yang masuk ke kita tentang izin trayek angkot,” kata dia kepada Lampost.co.



Ia mengatakan kesimpulan dari FGD tersebut, Pemkot akan melakukan pengaturan lebih lanjut secara detail melalui perwali. “Beberapa poin tadi ditindaklanjuti dengan detail. Untuk mempertahakan nasib angkot ini. Misalnya dengan memberikan waktu masa transisi pada angkot yang sudah berumur tua. Karena rata rata umurnya lebih dari yang diatur perda,” kata dia. 
Menurut Nurrakhman, Perda Pola Angkutan Umum Dalam Kota ini sudah sangat dinantikan. Selama ini pemkot menggunakan Perda lama nomor 6 Tahun 1985 Tentang Pola Angkutan Umum Dalam Kotamadya. “Perpanjangan trayek angkutan umum tidak bisa dilakukan karena adanya kekosongan regulasi Perda itu. Maka kami dorong segera diterbitkan Perda dan ternyata DPRD punya Perda usul inisiatif ini,” kata dia. 

Namun demikian perda ini belum sepenuhnya memperhatikan nasib angkot. “keberlanjutan angkot ini harus dibuat grand designnya seperti apa. Penjabaran harus dilakukan dengan perwali supaya mendetail dan memperhatikan nasib angkot,” ucapnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR