BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Kepala Ombudsman RI provinsi Lampung, Nur Rachman Yusuf mengatakan pada dasarnya proses keterbukaan seluruh kegiatan merupakan tahap awal dalam menekan terjadinya korupsi. Bahkan transparansi itu dimulai dari perencanaan, proses lelang, hingga kegiatan diserahterimakan.

"Itu semua untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau di Dinas PUPR tentu dalam bentuk fisik infrastruktur dan sarana prasarana. Semua itu tidak perlu ditutupi. Sebab, dengan terbuka tindak pidana korupsi pun akan   terminamalisir," kata Rachman kepada Lampost, Senin (3/9/2018) malam.



Tipikor juga sangat berkaitan erat dengan maladministrasi. Memang jika bicara maladministrasi kesannya hanya permasalahan administrsi. Namun, dari pemberkasan itu memiliki potensi bisa terjadinya pungli dan korupsi. Artinya, jika sejak proses administrasi dapat terbuka maka peluang penyalahgunaan kewenangan pun akan minim.

Dia melanjutkan, Polda dan Kejati sebagai aparat penegak hukum yang dapat menindak kejahatan korupsi di daerah patut bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan proses pengawasan dan memastikan kegiatan pembanguna berjalan dengan baik.

"Tapi kita tidak harus berpacu pada penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga harus terlibat dalam antisipasinya. Contohnya, kalau ada potensi penyimpangan perlu dilaporkan ke penegak hukum agar dengan kewenangan dan personel di Polda atau Kejati bisa optimal dalam mengawasi kegiatan di PUPR," ujarnya.

Rachman menambahkan, peringatan dari KPK itu juga selayaknya tidak sekadar menakut-nakutinya, tetapi patut dijadikan atensi bersama untuk bekerja bersama dalam tugas pokok.

"Kalau sudah ada warning dari KPK itu berarti sudah ada sesuatu yang dalam tanda petik, KPK sedang melototi Dinas PUPR untuk lebih terbuka terhadap proses yang ada. Sebab, kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus khawatir dan ditutupi," tuturnya

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR