BANDAR LAMPUNG  (Lampost.co)-- Ombudsman RI Perwakilan Lampung  menilai ada kesalahan prosedur pada perencanaan PPDB di SMPN 29. Karena pada dasarnya kuota biling ditetapkan setelah kelulusan siswa. 
Hal ini merujuk kasus dipindahkannya 25 siswa bina lingkungan (biling) di sekolah tersebut ke SMPN 36, padahal sebelumnya  telah diterima bahkan melakukan pengukuran seragam sekolah. 
“Kalau kita lihat ada kesalahan prosedur perencanaan PPDB. Karena kouta biling ditetapkan setelah penetapan kelulusan siswa, dan ini salah,” ujarnya kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, Selasa (16/7/2019).
Nur Rakhman menjelaskan, seharusnya sebelum PPDB digelar penetapan kuota dibuat dan berstatus mengikat. Bukan setelah ditetapkan lulus baru kemudian dipindahkan dengan alasan over kapasitas.
 “Kalau seperti ini dampaknya wali murid menjadi resah, dan anak didik pun secara fisikologis terganggu. Belum lagi masalah kendala transportasi yang cukup memberatkan sebagian dari siswa biling karena SPMN 36 jauh dari zonasi sebelumnya,” jelasnya. 
Atas hal itu, maka Ombudsman Lampung berencana berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk mencari solusi terbaik dari masalah tersebut.
“Jangan sampai semangat Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN yang sangat baik di bidang pendidikan ini (program biling, red) jadi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pengaplikasian salah di lapangan,” ungkapnya.
Jika terbukti ada kesalahan prosedur PPDB, Obudsman RI Perwakilan Lampung meminta Disdik Kota setempat untuk melakukan perbaikan.
“Nah, jika pelanggaran itu terjadi kita minta kepala daerah menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena setiap regulasi tentunya memuat sanksi,” kata dia.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR