BANDAR LAMPUNG  (Lampost.co) -- Pihak rumah sakit selaku salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan seharusnya memberikan pelayanan  baik tanpa memandang status pasien, apakah pasien BPJS Kedsehatan, pasien umum ataupun pasien dengan asuransi swasta.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, menanggapi beberapa persoalan terkait pasien BPJS Kesehatan di Bandar Lampung.



Ia mengatakan pihaknya mengetahui belakangan ini terdapat dua pasien pengguna fasilitas BPJS Kesehatan yang mengeluhkan pelayanan di salah satu RS swasta. Satu pasien diduga ditolak untuk dilayani dengan alasan dokter yg menangani tidak menggunakan layanan BPJS. Satu lagi pasien diduga dipersilakan pulang karena sudah menginap lebih dari 5 hari dan dinyatakan tidak sesuai dengan aturan klaim BPJS.

"Pimpinan Rumah Sakit bertanggung jawab dalam memastikan seluruh unsur pelaksana pelayanan di rumah sakit tersebut, selain itu mereka harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada pasien dan memberikan kejelasan informasi yg sebenar-benarnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku" kata dia.

Nur Rakhman juga mengingatkan pihak BPJS Kesehatan agar peka terhadap kemungkinan permasalahan yg terjadi. "Penting bagi BPJS utk memastikan seluruh Rumah Sakit yang menjalin kerja sama dengan BPJS memahami aturan yang berlaku dan tidak salah menyampaikan kepada pihak pasien, sehingga meminimalisir miskomunikasi dan ketidaknyamanan dalam pelayanan," jelasnya.

Disisi lai Nur  Rahkman mengaku saat ini Ombudsman belum menerima laporan dari keluarga pasien secara langsung mengenai persoalan ini. Untuk itu dia mengimbau jika ini benar terjadi sesuai pemberitaan yang ada, pihaknya mendorong para pihak, baik korban langsung maupun pihak lain yang melihat kondisi tersebut segera melapor ke Ombudsman dikarenakan dibutuhkan informasi yang jelas terkait kronologi peristiwa tersebut.

Nur Rakhman juga menghimbau masyarakat untuk tidak segan melapor ke Ombudsman ketika menemui dugaan penyimpangan pelayanan publik atau maladministrasi. 
"Masyarakat, siapapun. Baik korban langsung maupun yang melihat terjadi dugaan maladministrasi, Jangan segan untuk melapor ke Ombudsman manakala menemui kejanggalan dalam pelayanan. Karena pelayanan berkualitas adalah hak setiap warga negara" tegasnya. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR