BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan terlapor Oknum ASN Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Apr, terus bergulir. Terlapor yang semua hendak ditangkap Polsek Tanjungkarang Barat, Rabu (26/7) gagal dilakukan. Pasalnya terlapor yang sedang dimintai keterangan penyidik kriminal khusus Polda Lampung, terkait kasus perumahan, sudah tidak ada di Mapolda.

Sebelumnya, Senin (24/7), Kapolsek Tanjungkarang Barat, Kompol Hapran mengatakan akan menangkap terduga pelaku penipuan dan penggelapan jika ada. Lalu, Rabu (26/7) dari Pukul 9.30 hingga 16.00 terduga pelaku diperiksa sebagai tersangka dalam perkara perumahan di Polda Lampung. Di tengah pemeriksaan Apr di Polda, Kapolsek Tanjungkarang Barat memerintahkan tim penyidik ke Polda. Namun menurut Hapran, anggotanya tidak sempat bertemu dengan Apr. “Anggota sudah ke sana, tapi tidak sempat bertemu. Dia (Apr) sudah nggak ada,” ujar Hapran. 
Sementara menurut keterangan korban yaitu Fendi, pemilik tanah atau pelapor, melalui kuasa hukumnya, membenarkan ada pemeriksaan Apr di Polda Lampung, karena Klienya, Fendi, juga ada rencana untuk dimintai keterangan tambahan di Polda Lampung. 
“Klien saya tidak jadi ke Polda, karena pemeriksaan Apr sebagai tersangka informasinya hingga pukul 16.00, yang saya dapat informasi bahwa penyidik Polsek Tanjungkarang Barat menghubungi ke Polda Lampung agar Apr kembali kerumahnya, karena Pihak Polsek Tanjungkarang Barat akan menangkap Apr di rumahnya.” Ujar David saat dihubungi. 
Seperti diketahui, Terlapor dilaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/939/VII/2017/Lpg/Resta Balam/Sektor TKB  tertanggal 5 Desember 2017. Korban merupakan sorang Notaris di Bandar Lampung. Ternyata lokasi rumah kapling yang dijual kepada korban pelapor bukan milik Terlapor Apr, melainkan milik Fendi, dan belum pernah ada peralihan hak dari terlapor kepada pemilik lahan, termasuk tidak ada perjanjian pembangunan rumah antara Terlapor dengan pemilik lahan (Fendi). Sehingga Fendi sebagai pemilik lahan juga merasa dirugikan atas penjualan rumah kapling kepada para korban Pelapor.
Untuk menjalankan aksinya, terlapor membuat perusahaan berbentuk CV. Meskipun terlapor adalah seorang PNS di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang juga berprofesi sebagai pengusaha perumahan. Tetapi perumahan terlapor tidak ada izin dari pihak pemerintah setempat, bahkan dari Kelurahan sekalipun. “Bahkan Lurah setempat pernah saya tanyakan sudah memberikan peringatan kepada terlapor, namun tidak diindahkan,” ujar David, kuasa hukum korban pemilik tanah. 
Pelaksaan operasionalnya, terlapor Apr menggunakan nama perumahan: Ganta Villa Helau (Ganta Lamban Helau), dengan CV pengelola: CV Ganta Star Coorporation yang beroperasi di Jalan RA Baasyid, Kelurahan Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung. 
Awal pendirian CV Ganta Star Coorporation diurus dan ditanggungjawapi secara hukum oleh dua orang yaitu Yuliana dan Dewi Karlina, namun dalam perjalanannya, kedua pengurus melimpahkan tanggung jawab kepada terlapor Apr. 
Untuk diketahui, Apr dilaporkan dengan tiga laporan polisi, yakni di Polda Lampung perkara kriminal khusus (kasus perumahan) dan sudah tersangka, di Polresta Bandar Lampung terkait kasus penipuan dan penggelapan penjulan rumah kapling dan perkaranya sudah naik sidik dan tersangka, namun perdamaian kasus itu masih di pertanyakan karena banyak korban lain selain korban pelapor, lalu di Polsek Tanjungkarang Barat, yang proses penangkapannya gagal oleh tim penyidik. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR