BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan industri finansial berbasis teknologi (fintech) memiliki kantor pusat dan struktur organisasi perusahaan. Aturan tersebut guna memberikan aman dan jika persyaratan itu tidak dipenuhi maka proses perizinan tidak dapat dikeluarkan.  

Kepala OJK, Indra Krisna menjelaskan saat ini terdapat sekitar 63 perusahaan fintek yang terdaftar di OJK yang berpusat di Jakarta. Ada pula satu fintech yang proses perizinannya dalam tahap verifikasi di Jakarta untuk membuka kantor pusat di Lampung.



Dengan demikian, pihaknya mewajibkan fintech yang hendak memusatkan aktivitas industrinya di Bumi Ruwa Jurai ini dapat memiliki kantor secara fisik dan susunan struktur organisasi perusahaan. Sebab, jika hal itu tidak dipenuhi maka OJK tidak dapat mengeluarkan izin. 

"Harus ada kantor pusat sendiri dan struktur pengurusan, seperti direktur, komisaris, kepala bagian, dan lainnya. Menurut mereka ini tidak perlu, karena industrinya berbasis teknologi, tetapi ini yang kami atur dan OJK mensyaratkan itu," kata Indra kepada Lampung Post, Selasa (8/8/2018).

Sejauh ini, lanjutnya, ada tenggat waktu untuk pendaftaran dan perizinan itu. Namun, banyak pula proses yang dimentahkan, seperti fintech yang utamanya berasal dari Tiongkok.

"Banyak fintech dari luar terutama dari Tiongkok, itu yang kami larang. Verifikasi kami sekarang ini memang sulit dan ketat," ujarnya.

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR