JAKARTA (Lampost.co)--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sektor perbankan paling rentan terhadap tindak pidana penyelewengan. Dana pihak ketiga (DPK) yang cukup besar membuat oknum internal perbankan kerap menyelewengkan dana nasabah.

"Bank lebih banyak (penyelewengan) karena bank lebih rentan. Bank lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih simpel nyurinya," kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Rokhmad Sunanto dalam konferensi pers di Gedung Soemitro Djojohadikusumo OJK, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).



Rokhmad menyebut penyelewengan di sektor jasa keuangan perbankan acap terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Terbaru, kasus laporan keuangan palsu yang dilakukan Komisaris BPR Multi Artha Mas Sejahtera (MAMS) berinisial H dengan total kerugian sebanyak Rp6,28 miliar.

Ada juga kasus-kasus penyelewengan yang terjadi di bank pembangunan daerah (BPD). Dalam hal ini, OJK hanya bertindak sebagai penyelidikan dasar atas dugaan tindak pidana‎ jasa keuangan.

"Bareskrim yang menindaklanjuti kasus di bidang tindak pidana umum (TPU) seperti penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kami sudah join investigation (OJK-Bareskrim Polri)," bebernya.

Rokhmad menjelaskan, bila di sektor jasa keuangan terjadi kejanggalan, maka OJK menyelesaikan di bidang pengawasan terlebih dahulu. Langkah itu dilakukan agar kasus penyelewengan dana nasabah di sektor jasa keuangan tidak membuat perekonomian negara terguncang.

"OJK ada beberapa tahap untuk menindaklanjuti kejanggalan, tidak langsung ujug-ujug dilakukan penindakan proses hukum. Begitu ada kekeliruan, kejanggalan, penyimpangan dilakukan pembinaan dulu oleh Departemen Pengawasan dengan tujuan agar kasus tersebut tidak berpengaruh pada perekonomian negara," bebernya.

Bila dirasa tak mampu diselesaikan di Departemen Pengawasan, maka OJK melimpahkan kasus tersebut kepada Departemen Penyelidikan. "Kalau hanya administrasi cukup di pengawas, tapi kalau ada indikasi tindak pidana maka kita limpahkan ke Departemen Penyelidikan OJK," ungkap dia.

Di Departemen Penyelidikan OJK hanya  melakukan penyelidikan dasar atas dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sementara penegakkan hukum tindak pidananya dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

"Kita sudah memiliki kepenggarisan dengan Polri karena Polri sendiri punya penyidik secara menyeluruh. Kita mencoba sebagai langkah awalnya saja," kata Rokhmad.

Selama 2017, Departemen Penyelidikan OJK telah menyelidiki 33 berkas perkara tindak pidana jasa keuangan. Sebanyak delapan berkas di antaranya dinyatakan lengkap atau P21 dan telah dilimpahkan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti penegakkan hukumnya.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR