TORITAS Jasa Keuangan Provinsi Lampung sosialisasi penjaminan fidusia di Balairung Hotel Horison, Kamis (3/8). Dalam forum itu terungkap banyak konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan belum paham ketentuan serta isi perjanjian kredit/pembiayaan.

Untuk itu, OJK mengundang narasumber kunci, yakni Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Pembiayaan III Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK Pusat, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Kemenkumham Provinsi Lampung Sri Yuliani.



Tidak hanya itu, untuk memperkaya OJK menghadirkan Kepolisian Daerah Lampung, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Lampung, LSM, LBH, dan perwakilan dari industri jasa keuangan, khususnya perbankan dan lembaga pembiayaan.

Kepala OJK Lampung Untung Nugroho mengungkapkan berdasar data layanan konsumen hingga Juni 2017, OJK menerima 148 pengaduan konsumen jasa keuangan; 76 terkait perbankan, 50 terkait pembiayaan, dan sebagian besar mengenai pembiayaan bermasalah.

"Beberapa pengaduan yang disampaikan masyarakat, di antaranya terkait keberatan atas eksekusi jaminan fidusia yang merupakan perjanjian turunan atau accesoir dari sebuah perjanjian kredit/pembiayaan," kata dia.

Hal tersebut menunjukkan banyak konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan tidak paham ketentuan serta isi perjanjian kredit atau pembiayaan. Pihaknya berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fidusia.

Oleh karena itu pihaknya menyosialisasikan jaminan fidusia kepada pihak kepolisian, perbankan, perusahaan pembiayaan, notaris, serta masyarakat, menyampaikan berapa hal terkait jaminan fidusia dari pendaftaran, pengawasan, hingga eksekusi jaminan.

Pembukaan acara sosialisasi penjaminan fidusia di Hotel Horison, Bandar Lampung, Kamis (3/8/2017). (Foto:Lampost/Ikhsan DNS)

"Kami harap hal ini memberi manfaat serta menambah informasi untuk menunjang tugas dan pekerjaan sehari-hari. Juga dapat lebih meningkatkan kesadaran semua pihak pelaku transaksi menggunakan dasar UU Fidusia agar mematuhi norma-norma dalam UU Fidusia, sehingga tidak terjadi permasalahan lainnya."

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Kemenkumham Provinsi Lampung Sri Yuliani menjelaskan berdasarkan Pasal 7 UUJF Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan pemberian fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Beberapa isu aktual permasalahan subdit jaminan fidusia yakni permohonan hak akses aplikasi fidusia daring selain notaris berdasar Pasal 13 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia No.42/1999 menyatakan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pihak penerima atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan penyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Terdapat manfaat pendaftaran jaminan fidusia, seperti menekan risiko bisnis dalam keputusan pembiayaan, konsekuensinya, biaya memperoleh pembiayaan juga dapat ditekan. Memberi kepastian hukum dan memcegah terjadinya fidusia ulang terhadap benda jaminan. "Tentunya memberikan proses yang mudah cepat dalam hal terjadi wanprestasi."

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR