LIWA (Lampost.co)--Sejumlah pejuang dari Jawa Barat diantarkan Presiden Soekarno ke wilayah yang kini merupakan bagian dari Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, sekitar 65 tahun lalu. 

Tetapi, hingga kini tanah yang mereka garap sejak masih berupa hutan itu belum juga mendapat pengakuan dari  pemerintah sebagai milik mereka. 
Karena itu, transmigran dan keturunannya berharap perjuangan mereka agar hak miliknya mendapatkan pengakuan bisa dikabulkan pemerintah. 



Permintaan warga itu kembali disampaikan oleh salah seorang transmigran, Odo Rusdjandi (88) pada pembukaan Festival Kebangsaan yang digelar Pemkab Lampung Barat di Lapangan Sukarata,  Pekon Sukapura,  Rabu (14/11/2018).

Di hadapan peserta yang hadir, di antaranya Plt.  Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof.  Hariyono,  Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus,  Ketua DPRD Edi Novial,  dan mantan Bupati Mukhlis Basri, Odo sebagai mantan anggota laskar Pejuang 45 yang ditransmigrasikan oleh Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) ke Lampung secara resmi oleh Presiden RI Ir. Soekarno tahun 1952. 

"Sudah 65 tahun saya hidup dan bertempat tinggal di tempat ini, tapi sampai sekarang belum sah menjadi hak milik. Tanah kami masih diberi status tanah kawasan hutan lindung oleh pemerintah," ujarnya terbata-bata. 

Ia berharap jika ada kekeliruan antara pemerintah dulu dengan pemerintah sekarang agar diselesaikan secepatnya sehingga tempat ini menjadi tanah marga atau tanah milik masyarakat yang bersertikat. "Karena kami ditempatkan oleh presiden secara langsung, areal pertanahan ini resmi untuk masyarakat," ujarnya.

Menurut Odo, Bung Karno langsung yang memintanya tinggal di tempat yang sekarang masuk dalam wilayah Pekon Sukapura,  Kecamatan Sumberjaya tersebut saat berkunjung ke wilayah itu pada 14 November 1952.

"Beliau mengatakan kepada saya, sambil nepuk-nepuk bahu saya,  kamu itu harus betah di sini karena tanahnya bagus subur, yang bisa dibikin sawah bikin sawah, yang bisa dibikin kebun bikin kebun," ujar Odo. 

Odo berharap permohonan warga melalui surat yang dibuatnya bisa sampai ke tangan Presiden Jokowi dan dikabulkan. 

Menurut Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, ada sekitar 300 kk keturunan transmigran yang dikirim BRN yang menuntut haknya. 

Menanggapi permintaan Odo,  Plt.  Ketua BPIP Hariyono berjanji akan membicarakan hal itu dengan Megawati Soekarno Putri,  Dewan Pengarah BPIP yang juga putri Soekarno.  "Kebetulan besok kami ada pertemuan," ujarnya. 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR