PRANATA hukum adat Lampung mengatur mengenai hubungan kekerabatan yang sedikit lebih kompleks. Orang yang telah menikah statusnya akan berubah untuk perempuan dari muli menjadi bakbai, sedangkan untuk laki-laki dari mekhanai menjadi penggawa. Dalam status yang telah disandang terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipegang teguh agar dapat terhindar dari perilaku cempala atau cepalo yang melanggar norma dan hukum adat.

Seorang perempuan yang telah menikah akan terikat pada aturan dan tata cara adat, secara hukum perempuan yang telah menikah telah diambil oleh suaminya. Secara tata cara adat perempuan itu akan mengikuti keluarga suaminya dan kedudukannya pada keluarga asalnya adalah sebagai pirul, telah menjadi orang lain. Apabila terjadi apa-apa padanya telah menjadi tanggung jawab penuh suaminya dan keluarga suaminya. 



Pada ulasan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tradisi pernikahan sambung atau pernikahan levirat. Tradisi ini menentukan bahwa seorang janda dianjurkan menikah dengan saudara kandung mendiang suaminya yang oleh orang Lampung mengenalnya dengan istilah nyikok.

Nyikok adalah menikahi janda saudaranya yang telah meninggal dunia, baik kakak maupun adik, dengan tujuan menjaga garis keturunan pepadun-nya. Dalam tradisi adat Lampung zaman tumbai, seorang perempuan yang telah menjanda tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki di luar pepadun-nya tanpa persetujuan saudara almarhum suaminya yang ada di dalam pepadun tersebut.

Apabila janda tersebut menikah lagi dengan orang lain terlebih dahulu harus mendapat persetujuan saudara suaminya yang telah meninggal tersebut. Apabila persetujuan tersebut telah didapat dan kemudian pernikahan dilangsungkan, laki-laki yang menikahi janda tersebut mempunyai kewajiban untuk memotong seekor kerbau dan melaksanakan upacara adat, untuk diterangkan kepada masyarakat adat di rumah adat (sesat) serta mengeluarkan sejumlah uang atau biya.

Dalam hukum adat Lampung yang telah berkembang tidak melarang wanita yang telah menikah untuk ke luar rumah maupun melakukan perbuatan hukum. Seorang istri bebas berbelanja ke pasar, melakukan jual beli, berdagang keliling, menunggu toko, dan bekerja di kantor.

Dalam hal tertentu yang menyangkut adat istiadat mengenai harta kekayaan adat, bangunan adat, tanah kerabat, tanah adat, dan kedudukan adat, istri tidak mempunyai hak melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa persetujuan suami atau persetujuan kerabat. Sebab di Lampung tidak ada wanita yang berkedudukan sebagai saibatin atau punyimbang

loading...

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR