BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung merilis Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung Mei 2018 naik tipis.

NTP Provinsi Lampung yang naik sebesar 0,48 persen menempati peringkat ke-2 di wilayah Sumatera dan peringkat ke-13 secara nasional. NTP Provinsi Lampung tercatat sebesar 106,34 pada Mei 2018. 



Kepala BPS Lampung Yeane Irmaningrum dalam keterangan tertulis Senin (4/6/2018) menjelaskan NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. 

NTP, lanjut Yeane, juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. “Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani,” ujarnya.

Dari 33 provinsi yang diamati perkembangan harganya pada Mei 2018, ada 22 provinsi mengalami kenaikan NTP dan 11 provinsi lainnya mengalami penurunan. Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dengan peningkatan sebesar 2,23 persen, sedangkan penurunan NTP terbesar terjadi di Provinsi Riau yang turun sebesar 1,92 persen. 

Beberapa wilayah Sumatera mengalami penurunan NTP. Penurunan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Riau yaitu sebesar 1,92 persen sedangkan kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 1,65 persen. 

NTP Provinsi Lampung pada bulan Mei 2018 sebesar 106,34 merupakan NTP tertinggi pertama di Sumatera. Sedangkan NTP terendah terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 88,30. 

Sementara itu, pada Mei 2018 daerah perdesaan di Provinsi Lampung mengalami inflasi sebesar 0,25 persen yang disebabkan oleh naiknya indeks harga kelompok bahan makanan sebesar 0,26 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,19 persen, kelompok perumahan sebesar 0,37 persen, kelompok sandang sebesar 0,33 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,24 persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,18 persen, dan kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 0,13 persen. 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR