SUKADANA (Lampost.co) -- Permasalahan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Bawaslu Kabupaten Lampung Timur belum ada kejelasan. Pasalnya, meski persoalan NPHD tersebut sudah dibawa dan dibahas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun belum juga ada kesepakatan mengenai besaran anggaran pengawasan Pilkada 2020 antara Pemkab Lamtim dan Bawaslu setempat.

Ketua Bawaslu Lamtim Uslih menjelaskan persoalan mengenai NPHD untuk Bawaslu Lamtim memang dibawa dan dikordinasikan ke Kemendagri. Hal itu sesuai dengan radiogram Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, No.T.005/5262/Keuda, tertanggal 3 Oktober 2019.



Dimana dalam radiogram yang ditujukan ke bupati melalui sekretaris daerah itu disebutkan bahwa, bagi pemkab yang belum menandatangani NPHD dengan KPU/Bawaslu diminta untuk hadir bersama Kepala Badan Keuangan, ketua KPU/ketua Bawaslu kabupaten/kota pada rapat evaluasi pendanaan Pilkada 2020.

"Meski sudah dilakukan rapat koordinasi di Kemendagri tersebut, kata Uslih, ternyata masih juga belum tercapai kesepakatan antara Pemkab Lamtim dan Bawaslu Lamtim mengenai besaran anggaran NPHD pengawasan Pilkada 2020," ujarnya, Selasa, 8 Oktober 2019

Karena belum juga tercapai, kata sepakat, pada rapat koordinasi itu pihak Kemendagri akhirnya meminta agar besaran NPHD dibahas ulang antara Pemkab dan Bawaslu Lamtim. 

Untuk pembahasan ulang itu Kemendagri memberi waktu paling lambat, pada 14 Oktober 2019 sudah ada kesepakatan NPHD antara Pemkab dengan Bawaslu Lamtim.

Ditambahkan juga oleh Uslih, jika hingga tenggat waktu yang diberikan tersebut ternyata NPHD belum juga ditandatangani, maka Pemkab dan Bawaslu Lamtim akan dipanggil kembali ke Kemendagri. Kemudian Kemendagri akan turun langsung ke kabupaten dan kota yang belum menandatangani NPHD tersebut.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR