SETELAH melalui serangkaian tahapan seleksi, sebanyak 26.265 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) se-Lampung resmi dilantik. Pelantikan personel pengawas tersebut menandai selesainya tugas rekrutmen yang secara nasional sempat menemui kendala.

Di sejumlah daerah terpencil, sulit mencari pengawas TPS yang memenuhi 13 persyaratan, dan dua yang terberat yakni mencari orang berusia minimal 25 tahun dengan pendidikan terakhir SMA. Pengawas TPS dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal (114), Pasal (115), dan Pasal (116).



Adapun tugas pengawas TPS, di antaranya mengawasi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Keberadaan lembaga pengawas TPS ini menjadi salah satu pembeda dibandingkan pemilu sebelumnya. Pembentukan lembaga baru tersebut melengkapi Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota, Badan Pengawas Pemilu tingkat provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Pusat. 

Pelantikan pengawas TPS secara serentak berlangsung kemarin, Selasa (26/3), dengan masa tugas hingga tujuh hari setelah hari-H pemungutan suara 17 April 2019. Masa tugas yang singkat tersebut ditetapkan dengan pertimbangan penghematan anggaran.

Untuk diketahui, rata-rata setiap personel pengawas TPS akan mendapat honorarium Rp500 ribu. Jika di Lampung terdapat 26.265 personel pengawas TPS, pemerintah harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp13 miliar. Sementara untuk angka nasional, terdapat 805.068 TPS sehingga total menelan anggaran negara Rp402,5 miliar lebih.

Hal inilah yang ikut mendorong peningkatan anggaran Bawaslu. Jika pada Pemilu 2014, Bawaslu mendapat alokasi anggaran Rp4,12 triliun, pada Pemilu 2019 lembaga pengawas tersebut diguyur dana hingga Rp8,6 triliun atau melonjak dua kali lipat lebih.

Mahalnya biaya yang dikeluarkan negara haruslah sebanding dengan hasil yang diharapkan, yakni mencapai kualitas demokrasi yang bersih, sehat, dan bermartabat. Itu sebabnya, setiap pengawas TPS berikut jajaran pengawas di atasnya harus benar-benar bekerja secara adil, menjaga netralitas, dan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu.

Terlalu mahal dampak yang harus ditanggung bangsa ini jika setiap lembaga pengawas dan penyelenggara lain tidak bekerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundangan. Sebab, yang dipertaruhkan adalah kualitas demokrasi negeri ini.

Secara teknis, tantangan pertama pengawas TPS adalah menjadi pengawas yang adil, terutama bagi peserta pemilu yang tidak menempatkan saksi di TPS. Jangan sampai menggadaikan integritas dengan cara melakukan kongkalikong dengan saksi-saksi lain untuk memanipulasi hasil penghitungan suara. 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR