BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Ratusan nelayan pengguna alat tangkap cantrang asal Lampung menunggu surat edaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia untuk dapat melaut. Sebab, tanpa perintah secara tertulis masyarakat yang menggantungkan hidup dari tangkapan ikan itu masih tidak berani untuk mencari ikan.

Andi (39), nelayan cantrang di Pelabuhan Perikanan (PPI) Lempasing, Bandar Lampung mengatakan untuk dapat kembali melaut para nelayan cantrang di lokasi tersebut masih menunggu surat tertulis yang diterbitkan KKP sebagai dasar diperbolehkannya alat tangkap cantrang.
"Belum ada pemberitahuan tertulisnya, kami baru tahunya dari berita di telivisi. Sebab, walaupun dari pusatnya sudah ada izin, tetapi secara tertulisnya tidak ada, kami masih tidak berani. Kabarnya antara 3-4 hari lagi baru keluar tertulisnya. Kami masih menunggu itu," kata nelayan cantrang sejak tahun 2000 itu, Kamis (18/1/2018).



Menurutnya, dirinya merasa senang dengan pelegalan kembali cantrang itu. Sebab, selama pelarangan pengoperasian cantrang para nelayan sudah tidak melaut selama sebulan terakhir. Nelayan di pesisir Bandar Lampung banyak yang beralih menjadi buruh bangunan untuk menghidupi keluarga.
"Sebulan ini saya nganggur. Saat dilarang, ya kami ikut aturannya kami juga takut ditangkap kalau mencari ikan dengan cantrang. Kalau mau ganti alat tangkap dan kapal, biaya lagi. Padahal kami ini juga ada izinnya, nggak sembarangan. Makanya kami senang bisa kerja lagi cari ikan," ujarnya kepada Lampost.co.
Senada, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi, Imam Pujono menjelaskan untuk memperbolehkan nelayan cantrang di Lampung berlayar pihaknya masih menunggu surat edaran dari KKP sebagai dasar dalam menjalankan perintah.
"Kami menunggu pernyataan tertulis dulu sebagai dasar kami untuk menjalankan tugasnya dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada, seperti aparat kepolisian agar cantrang bisa diperbolehkan beroperasi lagi," kata dia.
Menurutnya, Lampung masih memiliki cukup banyak nelayan cantrang. Sebarannya terdapat diempat daerah, yaitu Bandar Lampung (20 nelayan), Lampung Timur (200 nelayan cantrang dan dogol), Tulangbawang (90 nelayan), Lampung Selatan (90 nelayan).
"Kalau melihat pernyataan menteri hanya membolehkan untuk cantrang saja dan tidak untuk dogol. Namun, kami tidak tahu kalau tertulisnya nanti apakah dogol diperbolehkan juga. Kalau hanya cantrang saja, Artinya kan dogol masih tidak boleh beroperasi," urainya.

Imam menambahkan, terkait pelarangan penambahan kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang, pemerintah akan menjalankannya dengan tidak mengeluarkan perizinan terhadap kapal tersebut. "Pengawasannya melalui perizinan. Mungkin kami hanya menerbitkan perpanjangan izin saja, tetapi untuk izin barunya kami tidak keluarkan lagi," jelasnya.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR