LAMPUNG POST | lampost.co logo
LAMPUNG POST | Negosiasi Politik Jelang Pilkada
negosiasi politik. kabarkota.com

Negosiasi Politik Jelang Pilkada

PENCALONAN merupakan salah satu tahap paling penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah selain tahap pendaftaran pemilih, kampanye pasangan calon, pemberian suara dan penghitungan suara, serta pengumuman hasil pilkada. Melalui tahap pencalonan, tidak hanya terjadi interaksi antara partai politik dan para kandidat yang berminat menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, tetapi juga tarik-menarik di antara parpol. Dinamika politik pilkada, terutama tampak pada tahap pencalonan, karena terjadi kerja sama, kesepakatan, dan akhirnya koalisi antarparpol tentang pasangan calon.
Regulasi pilkada mengatur proses penyaringan bakal calon oleh parpol atau gabungan parpol dilakukan secara “demokratis dan transparan.” Artinya, dilakukan proses tersebut bisa diakses publik sekalipun dalam realitasnya, hampir semua proses pencalonan pilkada selama ini mengabaikan urgensi akses publik.
Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui proses seleksi calon oleh parpol atau gabungan parpol.
Dampak lebih jauh dari kecenderungan pencalonan seperti ini adalah berlangsungnya proses seleksi calon yang elitis. Hak politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan diabaikan. Hampir tidak ada akses bagi masyarakat untuk sekadar mengetahui, mengapa parpol atau gabungan parpol mencalonkan tokoh tertentu ketimbang tokoh yang lain.
Hal ini terkait dengan sinyalemen politik bahwa di luar prosedur yuridis formal, faktor terpenting parpol dan gabungan parpol saat menentukan pasangan kandidat adalah kemampuan finansial para kandidat. Banyak kandidat yang “membeli kendaraan” hanya untuk “menggenapkan/memenuhi” persyaratan dukungan, dan hal itu merupakan hasil negosiasi politik kandidat dan parpol.

Persekongkolan

Nilai uang yang ditebar diperkirakan ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung hasil negosiasi antara para kandidat dan parpol atau gabungan parpol. Juga karakteristik wilayah yang menyelenggarakan pilkada, apakah merupakan daerah yang potensial secara ekonomis atau daerah minus (tertinggal).
Kondisi ini dilatarbelakangi proses pilkada cenderung diwarnai praktik persekongkolan politik dan bisnis di antara para elite parpol dan birokrasi di satu pihak dan elite pengusaha atau bisnis di pihak lain.
Sebab itu, kita tidak perlu merasa bingung ketika keinginan dalam hal pencalonan sebagian besar datang dari kandidat yang memiliki minat, merasa kapabel, dan memiliki cukup dana daripada keinginan yang timbul dari inisiatif parpol yang memiliki kader-kader militan.
Jadi, bagaimanakah proses rekrutmen politik di tubuh parpol sebenarnya? Ini merupakan pertanyaan besar yang harus dijawab oleh segenap pemangku kepentingan politik yang terlibat pilkada, khususnya parpol.
Parpol sebagai salah satu aktor dalam pilkada merupakan tempat yang paling tepat untuk melakukan proses rekrutmen politik, dalam rangka mengorganisasi kekuasaan secara demokratis. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para calon serta membangun legitimasi dan relasi antara parpol dan masyarakat sipil.
Selain itu juga bertujuan mencari orang untuk dijadikan kader parpol, serta proses penempatan kader parpol dalam jabatan-jabatan politik dan jabatan publik, atau dalam rangka selection of leadership.
Dalam momentum pilkada kabupaten/kota maupun provinsi, mereka (baca: parpol) berlomba membuka undangan rekrutmen calon melalui mekanisme parpol masing-masing. Secara otomatis pula para calon pun akan berdatangan dengan harapan memperoleh dukungan massa riil pada saat pilkada.
Penulis beranggapan bahwa rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parpol itu sendiri. Ketika dihadapkan pada proses negosiasi politik seharusnya parpol mampu menjunjung tinggi nilai dan kultur demokrasi.

Kontrak Sosial

Meluasnya persepsi negatif di masyarakat terhadap perekrutan yang selama ini dilakukan oleh parpol melahirkan alternatif untuk memilih calon independen dan hal tersebut tentunya tidak sulit untuk direalisasikan.
Setidaknya kondisi tersebut disebabkan masalah rekrutmen calon kepala daerah, di antaranya pertama, proses rekrutmen bersifat eksklusif (tertutup) dan tidak transparan. Calon sama sekali tidak mempunyai sense of belonging terhadap konstituen karena dia hanya ingin memenangi pilkada sehingga pembelajaran untuk membangun akuntabilitas dan responsivitas calon menjadi sangat lemah.
Sebaliknya masyarakat lokal juga tidak tahu siapa calon yang akan dipilih yang kelak akan membawa dan mempertanggungjawabkan mandat. Masyarakat tidak dapat menyampaikan voice untuk mempengaruhi calon yang akan maju pilkada karena hal ini menjadi otoritas penuh parpol.
Proses dialog terbuka antara parpol dan masyarakat lokal hampir tidak ada sehingga tidak ada kontrak sosial, dengan masyarakat dapat memberikan mandat kepada partai dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diusung parpol yang bersangkutan. Jikalau pun masyarakat lokal memang berpartisipasi dalam proses rekrutmen, paling tidak hanya dengan memberikan hak pilih pada pilkada.
Tetapi vote dari masyarakat itu bukanlah partisipasi yang sebenarnya, kecuali hanya sebagai ritual politik yang menempatkan masyarakat sebagai objek mobilisasi. Lebih dari sekadar vote, dalam pilkada yang bersifat transformatif partisipasi masyarakat merupakan voice, akses, dan kontrol yang antara lain berlangsung dalam arena kontrak sosial antara parpol dan konstituen. Bukankah kepala daerah dipilih secara langsung dalam rangka penegakan nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal?
Kedua, dalam proses rekrutmen, parpol sering menerapkan pendekatan “asal comot” terhadap calon yang dipandang sebagai “pendulang suara”. Pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek legitimasi, komitmen, kapasitas, dan misi perjuangan parpol/gabungan parpol itu sendiri.
Para calon kepala daerah/wakil kepala daerah, seperti mantan anggota TNI/Polri dan pejabat birokrasi diambil bukan karena memiliki visi-misi, melainkan karena mereka memiliki sisa-sisa jaringan kekuasaan.
Para pengusaha direkrut karena memiliki “modal” banyak yang dapat digunakan secara efektif untuk dana mobilisasi massa hingga politik uang. Para selebritas diambil karena mereka memiliki banyak penggemar. Para ulama juga diambil karena memiliki pengikut masa tradisional. Parpol juga secara mudah mengambil tokoh ormas, cendekiawan, atau akademisi di kampus.
Di sisi lain, terdapat para aktivis dan cendekiawan yang konsisten pada misi perjuangan mereka tidak mau bergabung atau sulit diajak bergabung ke parpol. Sebab, dalam parpol tidak terjadi dialektika perjuangan idealisme.
Ketiga, tidak adanya relasi yang sehat antara parpol dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil hanya dipandang secara simbolik sebagai angka (nominal), bukan sebagai konstituen yang harus dihormati dan diperjuangkan. Banyak organisasi sipil yang hanya dijadikan onderbouw dan digunakan untuk memobilisasi massa untuk kemenangan sepasang calon. Massa yang dikerahkan bukanlah basis dari parpol/gabungan parpol.
Semoga pesta demokrasi di Lampung 2018 dapat berjalan tenang, aman, damai, dan menjadi pembelajaran politik bagi kita semua. Wallahualam bissawab.

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv