ANAK-anak adalah anugerah Tuhan, juga menjadi aset masa depan bangsa. Sebab itu, anak-anak haruslah dilindungi, dipelihara, dan dijaga sebaik-baiknya. Bukan dipermainkan atau dicoba-coba apalagi sampai dieksploitasi untuk kepuasan seksual.
Karena itu kita prihatin, bahkan amat prihatin atas kasus video pornografi yang diperankan anak berusia belasan tahun dengan seorang wanita dewasa di Bandung, Jawa Barat. Kisah ini menambah daftar kasus eksploitasi seksual anak di Tanah Air.
Kasus teranyar itu menguatkan citra Indonesia sebagai negeri darurat kekerasan seksual terhadap anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak pun merilis sepanjang 2017 telah menerima laporan atau aduan 2.737 kasus kejahatan terhadap anak.
Berdasar pada laporan tersebut, sebanyak 52% kasus kekerasan yang terjadi merupakan kasus kekerasan seksual. Kemudian, kekerasan fisik sebanyak 825 kasus (30%), dan kekerasan bentuk lainnya sebanyak 11 kasus (1%).
Dari 1.424 kasus kekerasan seksual yang terjadi, sodomi terhadap anak menjadi kasus yang paling tinggi. Perinciannya adalah sodomi 771 kasus, pencabulan 511 kasus, pemerkosaan sebanyak 122 kasus, dan inses sebanyak 20 kasus.
Berdasar pada status ekonomi, korban terbanyak datang dari kelas menengah 1.805 anak, kelas bawah (712), kelas atas (41). Jika ditilik dari jenjang sekolah, anak TK dan SD menjadi sasaran terbesar (1.433), diikuti SMA (513) dan SMP (498).
Pemerintah telah melakukan berbagai ikhtiar dari regulasi dan eksekusi untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak. Dari sisi regulasi sudah ada revisi UU Perlindungan Anak sampai dua kali, yakni UU No.23/2002 menjadi UU No.35/2014.
Indonesia memiliki target 2030 menjadi negeri yang layak anak. Pemerintah mendorong penerapan kabupaten/kota layak anak (KLA) yang ideal. KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
Saat ini KLA dikembangkan di 349 dari 516 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Lampung. Untuk mewujudkan hal itu, penting bagi pemerintah untuk menerbitkan kebijakan dan peraturan pelaksanaan pendidikan seksualitas di seluruh sekolah.
Lingkungan terdekat anak, khususnya keluarga, perlu mendapat edukasi memadai tentang pentingnya pendidikan seksualitas. Ihwal penyaringan konten digital bagi anak dan remaja juga perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak.
Negara harus hadir mengatasi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Abai bahkan lalai terhadap persoalan mahapenting ini, sama saja memangsa tumpuan masa depan bangsa sekaligus memerosokkan mereka ke  jurang kehancuran. n


 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR