LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 12 July
9074

Tags

RESPONSIVE ADS
LAMPUNG POST | Negara Alpa di Pasar SMEP
Pasar SMEP Bandar Lampung. Dok. Lampung Post

Negara Alpa di Pasar SMEP

KEGAMANGAN Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tampak nyata dalam menyikapi kisruh pembangunan Pasar SMEP. Tak ada ketegasan terhadap PT Prabu Artha Makmur, pengembang pasar tersebut.
Kontrak pembangunan sudah habis sejak Maret lalu, tetapi Pemkot Bandar Lampung tidak juga memutus kontrak pekerjaan dengan kontraktor yang tidak sanggup menyelesaikan pembangunan.
Sesungguhnya, pemutusan kontrak pembangunan Pasar SMEP oleh PT Prabu Makmur hanya tergantung niat Pemkot. Kegamangan Pemkot menyikap persoalan ini berbanding terbalik dibanding ketegasan Pemkot dalam kasus pembangunan flyover.
Kegamangan itu juga menunjukkan tidak adanya komitmen pemihakan terhadap para pedagang yang dalam kasus ini tidak punya kekuatan. Padahal, orang-orang lemah inilah yang harus diangkat harkat derajatnya sebagai manusia.
Pemkot memiliki kekuasaan otoritatif berikut perangkat serta anggaran. Jika kekuasaan itu digunakan, seharusnya pasar tradisonal bertingkat tiga yang dibongkar sejak Oktober 2013 sudah selesai dibangun dalam perkiraan waktu tiga tahun.
Di lokasi itu, rencananya dibangun pasar modern bertingkat delapan. Bangunan tersebut berupa tiga lantai basemen, dan tiga lantai berikutnya tempat berjualan, serta dua lantai lainnya hotel dengan nilai total investasi Rp200 miliar.
Demi rencana ambisius itu, pedagang diminta membayar uang muka kepada pengembang. Besarannya bervariasi. Jumlah ditaksir mencapai Rp3 miliar lebih. Tetapi, rencana tinggal rencana. Pengembang tidak juga bergerak menyelesaikan kontrak.
Ancaman pemutusan kontrak yang dilontarkan DPRD Kota Bandar Lampung pun dianggap angin lalu. Bahkan, hingga habis kontrak, belum banyak kemajuan di pasar bersejarah itu kecuali menjadi kubangan seluas lapangan bola.
Proses pembangunan Pasar SMEP bakal panjang. Selama itu pula pedagang terpinggirkan tanpa pembelaan serius negara. Karena itu, Pemkot harus tegas mengeluarkan surat pemutusan kontrak dan bukan sekadar pernyataan Wali Kota.
Pernyataan Wali Kota mempersilakan investor lain melanjutkan pembangunan Pasar SMEP yang mangkrak selama empat tahun itu harus ada aturan jelas, paling tidak untuk tahap awal dengan memutus kontrak secara resmi dengan PT Prabu Artha Makmur.
Persoalan penggantian pengembang yang sudah menarik dana dari pedagang, jangan menjadi alasan pembangunan SMEP terkatung-katung. Negara harus hadir agar pedagang tidak terus merugi jika pembelaan hanya kepada pengembang, jangan salahkan publik menuding ada kongkalikong di balik kisruh ini. n

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv