KOTABUMI (Lampost.co)--Meski sudah mengantongi surat rekomendasi dari Mendagri terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkan Lampung Utara, namun hal itu menjadi sorotan banyak pihak. 

Indra Bangsawan, salah satu praktisi hukum di Lapung Utara, Kamis (7/6/2018), menilai Keputusan Plt Bupati Lampung Utara melaksanakan mutasi pada jabatan sama menjadi presenden buruk supremasi hukum di Indonesia. Pasalnya, pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah saat pilkada telah jelas dilarang apalagi sampai tidak memenuhi unsur proses semestinya dijalani berdasarkan peraturan dan perundang-perundangan berlaku. Meskipun akhirnya sudah ada rekomendasi dari Mendagri.
Berdasarkan point dalam surat persetujuan Kemendagri pertanggal 30 April 2018 yang telah tersebar luas di dunia maya sebelum pelantikan lalu, kata dia, telah jelas secara tersirat harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam undang-undang pokok ASN. 



Meski dalam jabatan yang sama dengan alasan mengisi kekosongan, dan telah jelas diatur bahwasanya pejabat yang mengisi harus melalui tahap fit and protest untuk melihat kelayakannya.

"Inikan kesannya dadakan, setelah ada pertemuan dengan rekanan disana siang, sorenya langsung ada pelantikan. Belum lagi, hasil keputusan rapat bersama dituangkan dalam berita acara itu jelas tanggalnya lebih update. Dan itu menyiratkan yang dipakai adalah peraturan terbaru, bukan atas dasar persetujuan awal dan yang jadi pertanyaan kenapa tidak dilantik saat itu juga atau sehari sesudahnya, "tambahnya.

Pihaknya berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri dapat menegaskan legitimasinya demi menjaga ketertiban dan kondusivitas daerah. Khususnya pada pilkada serentak 2018 itu, sebab belakangan telah terjadi diskriminasi terhadap pihak dirugikan. Khususnya aparatur sipil negara yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan umum.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR