KALIANDA (Lampost.co)--Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (musrenbangcam) pada 2019 ini telah menggunakan sistem e-planing berbasis elektronik yang menggunakan skala prioritas, dengan sistem yang diterapkan tersebut adalah salah satu program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Program e-planing ini tujuannya untuk pemerataan pembangunan di desa-desa. Prioritaskan asas manfaat dalam hal pembangunan, jangan membuat bangunan tapi akses jalannya tidak ada. Hal seperti itu akan terjadi pemborosan,” ujar Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto ketika membuka Musrenbang Kecamatan Tanjungbintang, Rabu (13/2/2019). 



Hal senada dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Selatan, Wahidin Amin. Menurut dia, dengan menggunakan sistem e-Planning, musrenbangcam pada 2019 ini merupakan yang pertama menggunakan sistem yang berbasis elektronik di Provinsi Lampung. 

Oleh sebab itu, dia mengimbau kepada kepala desa agar dalam pembangunannya nanti hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Sehingga apa yang telah direncanakan dalam musrenbangcam dapat bersesuai dengan keinginan masyarakat. "Selain itu, para kepala desanya pun terhindar dari jerat hukum,” katanya.

Berdasarkan rilis yang dikirim Diskominfo Lampung Selatan, para kepala desa se-Kecamatan Tanjungbintang mengusulkan prioritas pembangunan di Kecamatan Tanjungbintang, menitikberatkan pada bidang infrastruktur dengan prioritas pembangunan jalan. 

Selain itu, dalam musrenbangcam itu juga, 16 kepala desa se-Kecamatan Tanjungbintang sepakat mengajukan usulan dibidang ekonomi berupa bibit kambing dan bibit sapi. 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR