SYAHDAN, pada satu episode Baratayudha, Sri Kresna melaksanakan tugas menjadi Duta Pamungkas dari Kerajaan Amarta menuju Hastinapura untuk melakukan perundingan membicarakan pengembalian Hastinapura ke tangan Pandawa tanpa peperangan. Walaupun Sri Kresna sudah mengetahui hal itu mustahil untuk terlaksana, sebagai seorang kesatria sekaligus raja, mengemban tugas sebagai Duta Ning Noto beliau laksanakan dengan baik.

Para Pasewakan Agung di Negara Hastinapura sudah lengkap semua. Petinggi dan para Pandito hadir untuk menyaksikan peristiwa besar yang akan terjadi. Ringkas cerita, setelah Sri Kresna mengemukakan tujuan kedatangannya, hadirin terbelah menjadi dua.



Kelompok yang pertama menyatakan setuju untuk segera diserahkan. Kelompok ini dipelopori oleh Resi Bisma. Kelompok kedua yang menyatakan tidak setuju dipelopori Patih Sengkuni. Bahkan, pada acara puncaknya, Prabu Duryudana sebagai Raja Hastinapura dengan 100 saudaranya ditambah Patih Sengkuni meninggalkan acara perundingan.

Etika dan Norma

Peristiwa karangan sastrawan Walmiki ini tidak menampilkan kata atau kalimat vulgar. Bahkan, cerita ini di tangan dalang Ki Enthus tidak pernah berani memberikan kalimat vulgar. Kalimat-kalimat vulgar hanya Ki Entus tempelkan pada para Punakawan dan para Prajurit Rucah yang memang pantas dan layak menggunakan kalimat atau diksi tertentu, tidak pada Raja, Satria, apalagi Brahmana.

Pada saat sidang ujian terbuka seorang promovendus dalam menjawab sanggahan penguji, sangat lazim menggunakan diksi “yang sangat terpelajar”. Diksi ini sepertinya bersifat khusus diucapkan saat ujian terbuka saja. Beberapa kampus di Indonesia, pengalaman penulis menguji kandidat doktor, masih menggunakan diksi tersebut.

Semua contoh itu tidak perlu perlindungan undang-undang, bahkan dilanggar pun tidak ada yang bakal melaporkan ke polisi atas perbuatan tidak menyenangkan. Namun, menjadi berbeda saat melekat kepada anggota Dewan yang dipilih rakyat, yang memiliki perlindungan imunitas oleh undang-undang. Mereka seolah-olah dapat berkata dan berbuat apa saja, bahkan melanggar etika kepatutan pun tidak menjadi persoalan, bahkan tidak jarang malah dianggap wajar.

Kalau kita telusuri, norma dan etika adalah aras paling tinggi sebagai sarana mengatur perilaku. Pada tataran ini, tidak peduli apakah dia profesor, anggota legeslatif, eksekutif, yudikatif, pengusaha, orang biasa, bahkan preman sekalipun. Mereka harus mematuhi norma dan etika yang berada pada sistem sosial komunitasnya.

Sebagai contoh sederhana, buang angin itu adalah menyehatkan, namun jangan coba-coba anda buang angin saat berhadapan dengan orang tua Anda, mertua Anda, atau pada pasamuan agung. Jika itu Anda lakukan, Anda akan dibatin orang bahwa Anda termasuk tidak beradab. Kita bisa membayangkan jika seorang anggota parlemen yang sering disebut “yang saya muliakan” atau paling tidak “yang saya hormati” menggunakan diksi yang tidak patut pada acara formal resmi kenegaraan. Sungguh di luar nalar kelaziman manusia beradab.

Seorang guru besar yang memiliki kebebasan mimbar akademik untuk mengatakan apa saja demi ilmu yang ilmiah tetap saja harus memilih diksi yang tepat untuk mahasiswanya, sekalipun mahasiswanya itu lebih patut disebut cucu. Namun, sang guru besar tetap terikat norma dan etika untuk memilih diksi yang tepat.

Budi Pekerti

Tidaklah salah jika diusulkan bahwa untuk para anggota terhormat, baik eksekutif, legeslatif, mapun yang yudikatif, sebelum memangku jabatan publik, sewajarnya mengikuti kursus kepribadian terlebih dahulu, mengingat tuntutan masyarakat akan kesempurnaan semakin hari semakin tinggi.

Perilaku santun, etis, bahkan estetis tidak ada hubungan langsung dengan demokrasi. Jangan dimaknai bahwa semakin santun seseorang perilakunya, semakin tidak demokratis. Kesesatan berpikir serupa ini sangat membahayakan. Kita menghormati hak orang untuk bicara walaupun kita tidak menyukai cara bicaranya, karena cara bicara sangat erat kaitannya dengan norma tata krama.

Pelajaran budi pekerti yang tahun ‘60-an diberikan di sekolah rakyat (sekarang sekolah dasar), ternyata sangat Indonesia, karena diinspirasi sistem pembelajaran yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Walaupun sistem itu mungkin sudah usang dan tidak sesuai tuntutan zaman, jejak-jejaknya masih kita dapat lihat sampai sekarang.

Para sepuh yang ikut antre memberikan ucapan selamat pada satu acara banyak yang menolak halus fasilitas untuk memotong barisan. Tidak mau memotong antrean dokter saat harus berobat di satu pelayanan kesehatan. Buya Syafei Maarif sampai hari ini tidak mau menggunakan fasilitas yang melebihi kapasitasnya. Bandingkan, baru menjadi bupati jika jalan sudah harus pakai sirene yang memekakkan telinga minta pelayanan lebih pada masyarakat yang seharusnya dilayaninya.

Puncaknya, perilaku yang ditampilkan wakil kita di Senayan adalah puncak untuk berpikir ulang dalam memilih wakil kita, mengingat wakil itu adalah representasi dari yang diwakili. Sebab itu, evaluasi kepada kita semua untuk menentukan pilihan manakala waktunya nanti tiba. Jangan sampai alasan demokrasi untuk digunakan melakukan apa saja dan mengesahkan siapa saja untuk berbuat apa saja!

Kesesatan berpikir dalam memaknai kebebasan adalah juga merupakan kesalahan berpikir. Sebab itu, dalam menentukan pilihan yang menyangkut orang atau sistem, harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat, bukan sesaat apalagi sesat.

Menjaga Lisan

Kesantunan berbahasa menunjukkan ketinggian budi masih tepat dijadikan parameter untuk saat ini. Mungkin sudah tidak zamannya membungkukkan kepala atau badan untuk bahasa badan dalam penghormatan, namun diksi sebagai pilihan kata dalam berbahasa masih menjadi ukuran ketinggian budi seseorang.

Sebelum terlambat, sudah seharusnya dari sekarang seluruh masyarakat wajib mencermati wakilnya untuk duduk di tempat-tempat yang harus mewakili aspirasi kita. Pemimpin yang amanah adalah mereka yang juga pandai menjaga lisannya. Dan, jangan tertipu dengan sandiwara panggung yang mereka gelar; saat mencalon bermanis muka, saat jadi lupa segalanya.

Tidak ada makhluk sempurna, namun yang kita cari adalah mereka yang sadar akan ketidaksempurnaannya, sehingga terus dan terus berusaha untuk memperbaiki diri menuju kepada kesempurnaan jati.

Orang yang kita pilih untuk mengemban amanat, yang kita gaji dari pajak yang kita setor kepada negara, sudah selayaknya tidak hanya bekerja baik, tetapi juga berkata santun. Sebagai orang Timur yang masih menjunjung tinggi kesopanan dan etika, tidaklah salah manakala kita memberi persyaratan akan tegaknya kejujuran dan nilai moral yang tinggi kepada para wakil yang kita pilih. n

 

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR