BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mensertifikasi halal sekitar 300 produk makanan, obat, dan kosmetik hingga September tahun 2018. Sertifikat itu dikeluarkan setelah dilakukan pengkajian dari berbagai tahapan.

Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Basyaruddin Maisir menjelaskan sertifikat halal merupakan secarik kertas yang ditandatangani LPPOM, Ketua Komisi Fatwa MUI, dan Ketua Umum MUI yang berlaku selama dua tahun. Namun, pertanggungjawaban keluaran sertifikat itu tidak hanya didunia saja, tetapi akhirat pula.



"Untuk itu dalam prosesnya kami harus sangat teliti dan produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal harus senantiasa menjaga kehalalannya. Jangan sampai setelah dapat label halal, ternyata malah dicampuradukan dengan bahan-bahan bersifat haram," kata Basyaruddin kepada Lampung Post, Jumat (4/10/2018).

Berdasarkan data yang dihimpun  LPPOM, selama September ini suda terdapat sekitar 300 produk yang mendapatkan label halal baik makanan, bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Untuk memperolehnya, pelaku usaha harus menempuh proses dan prosesur yang ditentukan.

Tahapan yang harus dilewati perusahaan adalah pendaftaran dengan memahami persyararan halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan menerapkannya. Sebab, perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

"Lalu pelaku usaha itu harus menyiapkan dokumen sertifikasi halal, seperti daftar produk, daftar bahan, daftar pentembelihan khusua bagi rumah potong hewan (RPH), matrik produk, manual SJH, diagram alih proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan dan audit internal," ujarnya.

Dengan begitu, lanjutnya, pendaftaran sertifikasi halal dengan mengunduh datanya, melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi, pelaksanaan audit dan monitoring pasca audit. Setelah seluruh tahapan dilengkapi, maka perusahaan pun baru lah mendapatkan sertifikat halal.

"Secara khusus untuk produk-produk itu harus LPPOM kaji dulu bahan-bahannya yang kaitannya dengan najis, haram baik olahan maupun cara produksi, dan bahan bakunya.  Semuanya itu satu per satu harus ditunjukkan, bahannya harus sudah bersertifikasi halal dulu. Kalau pakai kuas, bulunya akan diteliti. Kalau ternyata pakai bulu babi berarti haram dan sertifikat tidak keluar," tuturnya.

 

 

 

 

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR