JAKARTA (Lampost.co)-- Majelis Ulama Indonesia(MUI) memberikan rekomendasi untuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) terkait poin-poin yang dianggap krusial. 
 
Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, di Jakarta, Kamis (14/3/2019) mengatakan pihaknya tidak menolak RUU PKS. "MUI berupaya mengawal umat dan bangsa dalam hal ini moral bangsa. MUI memberikan masukan kepada poin-poin yang dianggap dapat merusak moral bangsa," katanya. 
 
"Ada kekhawatiran atau indikasi jika anak perempuan diberi kebebasan sangat berlebihan dan tidak dapat diintervensi orang tua, maka dikhawatirkan ada dekadensi moral bangsa," ujar Abdullah. 
 
Mengenai pergaulan suami-istri, dia mengatakan Islam telah mempunyai tuntunannya dengan cara yang baik. Suami harus memperilakukan istrinya dengan sopan santun, dan lemah lembut. 
 
"Nabi Muhammad mengatakan janganlah menyuruh istrimu di luar kemampuannya, oleh sebab itu tidak boleh ada unsur pemaksaan, suami juga harus melihat kondisi istrinya," kata Abdullah. 
 
Dia mengatakan rekomendasi tersebut telah diberikan kepada DPR pada Maret 2019.  Rekomendasi tersebut telah melalui kajian dari komisi hukum dan perundang-undangan MUI. Komisi tersebut biasanya akan mempelajari undang-undang yang mengandung hal-hal sensitif, kemudian hasilnya akan disampaikan pada rapat pimpinan. 
 
Dia mengatakan sebelum menyampaikan rekomendasi, MUI harus mendapatkan informasi yang jelas apakah RUU tersebut benar mengandung penyimpangan baik dalam nilai-nilai negara mau pun beragama. 
 
Mengenai pernyataan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnaen mengenai pemerintah akan memfasilitasi kondom bagi pasangan yang ingin melakukan hubungan seksual, Abdullah mengatakan, tidak mengetahui Zulkarenaen mendapatkan inspirasi dari mana.    
 
"Yang dikatakan beliau tidak ada di dalam RUU PKS," katanya. 
 
Abdullah menegaskan, MUI akan mendukung hal-hal baik yang dikandung dalam RUU PKS. 
 
 

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR