BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Mahkamah Konstitusi(MK) menyatakan Nomor perkara 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan pemohon Partai Gerindra Lampung Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II DPR RI menyatakan Posita dan Petitum tidak bersesuaian. Hal ini terungkap dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 pengucapan putusan/ketetapan perkara yang tidak lanjut pemeriksaan(dismissal) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin(22/7/2019).

"Tadi siang pengucapan putusan/ketetapan perkara yang tidak lanjut pemeriksaan. Untuk putusan, silakan cek di website," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Soeroso via percakapan WhatsApp, Senin (22/7/2019). 



Berdasarkan laman : https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6103.pdf sebanyak 19 halaman beserta salinan dengan mempelajari alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu RI, mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan sehubungan dengan perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap sidang pemeriksaan pembuktian dengan kriteria sebagaimana terurai pada kolom bahwa perkara PHPU Pileg antara posita dan petitum tidak bersesuaian. Dalam artian, antara dalil dan petitum tidak sesuai.

Dalam dalilnya, Gerindra Lampung sebagai pemohon menyatakan banyak warga di Dapil Lampung 2 yang tidak menerima undangan untuk memilih (C6). Selain itu, terdapat selisih perolehan suara di Dapil Lampung 2. Pemohon menilai hal tersebut berdampak pada berkurangnya perolehan suara yang didapatkannya. Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. 

Maka, sebelum menjatuhkan putusan akhir, MK Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Senin(22/7/2019) oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih. Kemudian, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota. 

Sidang ini dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembacaan putusan dismissal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR