KALIANDA (Lampost.co) -- Pengelolaan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, minim transparansi. Akibatnya, program BUMDes yang baru berjalan 2016 lalu rawan fiktif.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kecamatan program BUMDes di Kecamatan Palas hingga saat ini hanya empat desa yang terpantau dan sudah berjalan dengan cukup baik. Sedangkan, 17 desa lainnya belum diketahui apakah sudah berjalan atau belum.



PDP Kecamatan Palas Idaria mengatakan pengelolaan penyertaan modal BUMDes di beberapa desa dinilai minim transparan. Dengan kondisi itu, penyertaan modal BUMDes yang tiap tahunnya dianggarkan sangat rawan diselewengkan dan fiktif dilakukan oleh perangkat desa atau pengurus BUMDes itu sendiri.

"Jelas, sangat rawan penyelewengan dan fiktif kalau tidak adanya transparansi peyertaan modal antara perangkat desa dan pengurus BUMDes kepada pendamping serta masyarakat," katanya, Kamis (23/5/2019).

Menurutnya, selama ini sebagai pendamping desa mengalami kesulitan mendapatkan informasi terkait BUMDes yang ada di setiap deaa. Bahkan, pihaknya hingga kini ada satu desa yang belum diketahui apakah penyertaan modal BUMDes dikirim kerekening BUMDes atau belum.  

"Saya contohkan untuk BUMDes di Desa Bumiasih, kami hingga sekarang belum tahu anggaran Penyertaan Modal BUMDes 2018 sudah dikirim ke rekening atau belum. Hal ini karena sulitnya keterbukaan aparat desa setempat," kata dia.

Hal senada diungkapkan, PDP lainnya Rhama Natha Yeppy mengatakan dari 21 desa di Kecamatan Palas hanya empat desa yang sudah berjalan dengan cukup baik. Keempat desa tersebut, yakni Desa Bandanhurip, Pulautengah, Pulaujaya, dan Kalirejo. Sedangkan, 17 desa lainnya tidak terpantau apakah sudah berjalan atau belum.

"Hanya empat desa itu saja yang bisa kami pantau dan sudah berjalan cukup baik. Sedangkan, desa yang lain perangkat desa dan pengurus BUMDesnya tidak mau terbuka dan transparan kepada kami sebagai pengawas,” ujarnya.

Menurutnya, pengurus BUMDes dan perangkat desa hanya akan terbuka kepada pendamping ketika terjadi masalah terkait pengelolaan BUMDes. Disamping itu, masih ada beberapa desa BUMDes nya di jabat perangkat desa.  

"Seperti di Desa Sukaraja beberapa waktu lalu, pengurus BUMDes baru terbuka setelah ada masalah. Harapan kami kedepannya pengurus BUMDes dan perangkat desa akan lebih terbuka dan tranfaran baik kepada pendamping desa maupun masyarakat," katanya. 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR