BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, berencana untuk lakukan pengurangan terhadap jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), apabila jumlah anggaran yang mereka ajukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) belum juga terealisasi.

 



Dimana anggaran itu nantinya dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) 2020 mendatang. Namun sampai saat ini,  antara KPU dan Pemkot belum terjadi kesepakatan soal anggaran tersebut.

 

Ketua KPU Bandar Lampung Fauzi Heri mengatakan. Sebelumnya KPU telah mengajukan anggaran sebesar Rp.46 Miliyar pada Senin, 9 September 2019 lalu, dan diminta untuk melakukan efisiensi anggran. Kemudian Pihaknya hari ini Kamis, 12 September 2019 mengajukan kembali dengan jumlah anggaran sebesar Rp.41 Milyar.

 

"Jadi kita kemarin diminta lakukan efisiensi terhadap anggaran,  kita uslkan lagi pada hari ini. Dari hasil rapat tersebut kita mendapatkan informasi bahwa anggran untuk Pilwakot 2020 itu berjumlah Rp35 milyar dari APBD tahun 2020 dan Rp.1 miliar dari APBD perubahan 2019 lalu, sehingga semuanya berjumlah Rp.36 Milyar," ujarnya saat ditemui usai rapat yang berlangsung tertutup di kantor pemkot setempat.

 

"Tapi berdasarkan pleno kemarin setelah diminta revisi kita ajukan 41 miliyar. Kita akan mencari cara mendapatkan titik temu,  tapi kita optimis bisa ada titik temu," lanjutnya.

 

Namun Fauzi mengungkapkan,  pihaknya optimis dan akan coba rasionalisasikan kembali, yang jelas efektif dan efisien itu harus berdampingan, kalo efisien tapi tidak efektif pemilunya tidak akan berarti.

 

Pihaknya menjelaskan, apabila dilihat dari pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi mencapai 88% lebih dengan jumlah TPS sebanyak 2.777 TPS,  "Nah diawal kita usulkan TPSnya berjumlah 2000 TPS, dan setelah dilakukan efisiensi kita kurangi 1400 TPS. Jadi ada penuran TPS dengan anggran yang kita ajukan sebelumnya 46 Milyar menjadi 41 M. tetapi apabila anggarannya 35 M maka akan kita kurangi lagi TPS," kata dia.

 

Ditegaskan, jumlah TPS dalam pemilu atau pilkada akan mempengaruhi jumlah partispasi masyarakat. Pasalnya pada pilwakot 2015 lalu dengan jumlah TPS sebanyak 1.300 TPS tingkat partisiapsi pemilih hanya 66%, sedangkan pada Pemilu 2019 Lalu, dengan jumlah 2.777 TPS tingkat partisipasi mencapai 88,5 %, artinya semakin banyak TPS tingkat partisipasi ikut meningkat.

 

"Jadi adanya pengurangan anggaran,  maka berkurang juga jumlah TPSnya,  karena yang paling besar kebutuhan biaya di hari H. Jadi informasi yang kita dapat hari ini,  pemkot menyediakan 36 Milyar. Intinya semakin dikit anggaran semakin berkurang jumlah TPSnya. 1300 TPS tingkat partisipasi 66%, dan kalau 2777 TPS tingkat partisipasinya mencapai 88,5%, data ini yang berbicara, maka efisiensi dengan efektif harus beriringan," pungkasnya.   

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR