PAGI itu ada gagasan yang melintas, yaitu bagaimana zaman sekarang orang mampu mendramatisasi suatu keadaan yang tidak pernah terjadi menjadi seolah-olah terjadi. Kemampuan untuk seperti ini mengingatkan kita pada cerita yang dikarang oleh Walmiki, bahwa hanya Prabu Batharakresna yang mampu melakukannya.

Syahdan, pada perang besar Barathayudha, pihak Korawa melantik Pendeta Dhorna untuk maju sebagai panglima perang. Tentu saja pihak Pandawa dibuat kacau balau, karena mereka tahu persis bagaimana kesaktian Sang Dhorna. Beliau ahli strategi perang yang luar biasa dan mereka semua pernah menjadi murid Dhorna dalam belajar strategi perang ini.



Saat itu, mereka berpikir akan menjemput ajal secara massal. Namun, tidak untuk ini di mata Prabu Kresna (nama lain Batharakresna). Semua bisa terbalik kejadiannya dan untuk membalikkan itu adalah tugas beliau sebagai penasihat agung Wangsa Pandawa.

Kaitannya dengan kemampuan dramatisasi ternyata sekarang tidak diperlukan Batharakresna. Mungkin, jika WS Rendra masih hidup, beliau akan terhenyak melihat kondisi saat ini. Orang bisa berdrama dengan tidak harus sekolah drama. Sebab, sekarang orang dengan mudah memerankan sesuatu dengan tidak perlu tahu karakteristik yang diperankan.

Segala sesuatu peristiwa bisa diolah sedemikian rupa untuk dijadikan amunisi atau dijadikan pertahanan diri. Tinggal dari mana niat itu dipasang, sehingga taring bisa ditajamkan. Suatu peristiwa bisa dengan mudah dijadikan bola liar untuk dilempar ke atas, kemudian dihunjamkan kepada pihak lain yang dianggap “musuh” atau paling tidak “lawan”.

Peristiwa itu adalah hasil laku bangsa selama ini. Tentu kita harus melakukan introspeksi adakah sesuatu yang salah dalam perjalanan ini, apakah pilihan-pilihan jalan bernegara sudah benar, atau ada sesuatu yang harus kita koreksi bersama.

Perubahan Sosial

Sultan Hamengkubuwono X, beberapa hari lalu, menyuarakan nasionalisme dari NKRI merupakan harga mati. Berhadapan dengan apa pun namanya, termasuk HAM, adalah bentuk keberanian seorang pemimpin. Ngerso Dalem mungkin juga sudah membaca arah perjalanan bangsa yang makin menjauh dari cita-cita proklamasi.

Mengemukakan pendapat memang menjadi hak setiap orang, tetapi bukan dengan cara melanggar hak orang lain. HAM adalah hak dasar yang bersifat universal. Akan tetapi, membenturkan hak dasar itu kepada hak dasar orang lain juga merupakan pelanggaran HAM, karena orang lain pun memiliki hak dasar seperti kita juga.

Tampaknya, harus ada evaluasi menyeluruh dan mendasar tentang arah baru perubahan sosial yang kita inginkan di Indonesia. Pola pemilihan langsung seperti sekarang tampaknya menyisakan pekerjaan rumah yang tidak mudah. Pembelahan sosial menjadi rapuh terjadi di tengah masyarakat hanya karena perbedaan pilihan.

Pendewasaan seperti ini ternyata belum kita dapatkan sekalipun sudah kita mulai dari 1998. Ternyata, waktu yang panjang tidak menjamin mendapatkan hasil yang memuaskan. Perubahan masih terjebak pada yang berupa fisik yang luar biasa, tetapi perubahan substansial pada perilaku masih perlu upaya-upaya yang lebih keras lagi.

Pemilihan langsung, yang selama ini kita gadang-gadang untuk mendapatkan hasil yang baik dan memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi, ternyata atas nama demokrasi dengan menumpukkan suara terbanyak bukanlah jaminan untuk mendapatkan keterwakilan yang baik. Namun, perlu disadari bahwa bisa saja sistemnya tidak salah, tetapi para pelakunya yang harus belajar lagi lebih giat.

Sebab itu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bahwa generasi sekarang ini hanya mengenal sejarah perjuangan bangsanya. Mereka tidak merasakan suasana batin dari perjuangan itu. Menjadi tugas bangsa ini untuk terus menyambungkan suasana batin dari perjuangan bangsa ini dari generasi ke generasi.

Kedua, generasi millennial yang tersambung satu dengan lainnya melalui dawai gawai memerlukan informasi yang cepat dan akurat. Karena itu, Departemen Penerangan yang pada zaman Gus Dur dilikuidasi dan terakhir ini perannya digantikan oleh Kominfo. Tampaknya, lembaga itu perlu mendapatkan tugas yang diperluas, antara lain melakukan penyebaran informasi yang benar menyeluruh dan cepat. Juru warta yang ada di Kominfo harus lebih berperan aktif lagi untuk meluruskan informasi yang tidak benar.

Ketiga, mengingat siapa pun sekarang ini bisa menjadi juru warta melalui media daring, peran aktif dari unsur terkait harus selalu melakukan koordinasi guna memberikan penyuluhan tata etika di dunia maya agar pelanggaran perilaku di dunia maya bisa diminimalisasi.

Peran Pendidikan

Penyelamatan negara dari pembusukan dari dalam adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan ini merupakan tugas semua warga negara. Anasir-anasir yang dapat menjadi pemicu terjadinya pembusukan harus sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Di samping tugas keintelijenan sebagai pengendus awal dalam menemukenali potensi destruktif ini.

Justru, ada juga hal lain yang harus kita lakukan, yaitu melalui instrumen pendidikan. Pendidikan formal dirasa sudah cukup untuk menjaga dan memelihara agar tidak terjadi pembusukan dari dalam. Namun, pendidikan nonformal dan informal tampaknya diperlukan penguatan kembali.

Tugas preventif yang melekat pada dunia pendidikan, terutama pendidikan nonformal dan informal, belum tergarap dengan baik, sehingga banyak hal yang seharusnya sudah tersentuh masih terabaikan. Sebagai contoh lembaga Karang Taruna, kelompok kerja pemuda perdesaan, dan sebagainya yang disentuh jika ada lomba mendekati event-event penting saja, sementara kelestariannya tidak begitu tergarap dengan apik.

Lembaga-lembaga nonformal ini seolah disentuh jika kita butuh, dibuang jika kita menang. Namun, ada yang perlu diingat pengelolaan lembaga ini jangan dikaitkan dengan partisan politik tertentu, karena sentuhan dana bisa rawan dengan aspek dukung-mendukung terhadap kepentingan politik praktis. Bendera partisan aliran kepartaian dan pengultusan individu untuk berebut pengaruh pada kaum muda akan menjadikan lembaga ini layu sebelum berkembang, bahkan kita bak memutar kain sarung karena ingin mencari ujung.

Mudah-mudahan, mimpi sebelum tidur ini mengingatkan kita semua untuk menjaga Republik ini. Perlu menjadi perenungan, dengan keterbatasan pada masa itu, Majapahit bisa tetap berdiri kokoh selama lebih 500 tahun, Sriwijaya mampu hidup di bumi Nusantara ini lebih dari 400 tahun. Republik Indonesia baru akan berusia satu abad nanti pada tahun 2045.

Sebab itu, mari kita berpikir jernih, untuk selalu mendahulukan kepentingan bangsa ini. NKRI ini dibangun bukan oleh golongan tertentu, agama tertentu, dan orang tertentu, tetapi dibangun oleh kebinekaan yang eka; keberagaman untuk mencapai satu cita-cita bersama, yaitu Indonesia merdeka.

 

 

 

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR