UNIVERSITAS Lampung akan menginjak usia ke-54 tahun pada akhir 2019 ini. Amat wajar bagi kampus yang berumur terbilang tidak muda lagi ini untuk mengusung visi menjadi satu dari sepuluh kampus terkemuka di Indonesia.

Terlebih, pada Juli 2019, Unila akan menentukan pemilihan rektor. Pemilihan rektor Unila periode ini begitu krusial karena mendekati tenggat visi-misi Kampus Hijau menjadi 10 besar universitas di Indonesia pada 2025. 



Anggota senat menjadi tumpuan penting bagi demokrasi di lingkup kampus. Lima anggota senat perwakilan dari setiap fakultas menjadi penentu suara memilih rektor baru selain 35% suara Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti).

Kandidat rektor mulai bermunculan. Mereka di antaranya Wakil Rektor I Bidang Akademik Bujang Rahman, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Karomani, dan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Satria Bangsawan.

Pekerjaan besar masih menanti pemimpin baru Kampus Unila, seperti penerapan kampus di zaman digital 4.0. Namun, yang tak kalah penting adalah bagaimana mencetak alumnus yang siap bekerja dan menciptakan lapangan kerja.

Belum lagi bonus demografi Lampung pada 2020—2030 yang harus dilalui Unila sebagai kampus yang akan mendidik milenial unggul karena makin ketatnya masuk perguruan tinggi. Artinya, peran Unila bagi bangsa ini pada masa mendatang makin besar. 

Tidak kalah penting menanti peran Unila di bidang riset dan inovasi harus ditingkatkan. Global Innovation Index (GII) merilis Indonesia ada di urutan ke-85 dengan skor 29,8. Di ASEAN, Indonesia menempati peringkat kedua dari bawah.

Akademisi kampus menaruh harapan besar kepada pemimpinnya. Rektor mesti memiliki jaringan yang luas untuk membangun daya saing global sehingga Unila bisa bersaing di level lokal, regional, nasional, bahkan di dunia internasional. 

Peraturan Menristek-Dikti No 1/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristek-Dikti No 1/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri terdapat empat proses yang harus dilalui.

Tahapan itu meliputi tahap penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan pelantikan. Tahap penjaringan calon rektor dilakukan senat. Tahap penjaringan dan penyaringan ini paling lambat lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan rektor.

Menristek-Dikti menyebutkan selama 2015 hingga 2016 ada puluhan kampus bermasalah mengenai pemilihan rektor, di antaranya Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Manado (Unima), dan Universitas Halu Oleo (UHO).

Harapan kita jangan ada lagi masalah pemilihan rektor kampus apalagi sampai jual beli jabatan di Kemenristek-Dikti. Sebab, demokrasi di kampus menjadi cerminan demokrasi negara yang sudah sepatutnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR