RADIKALISME ibarat virus yang menjalar ke seluruh tubuh. Melalui doktrinasi pemikiran, virus ini dapat menjangkiti siapa pun khususnya generasi muda. Di tengah era digitalisasi ini, paham ini bukan menyurut malah makin subur.

Menyadari hal itu, Direktorat Intelkam Polda Lampung melakukan penyuluhan antiradikalisme bagi 6.000 mahasiswa baru di GSG Unila, Selasa (13/8). Kegiatan ini merupakan rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) Unila.



Radikalisme menjadi ancaman utama karena pola cuci otak yang dilakukan para penyebar paham ini. Maka, pendekatan keilmuan dan diskusi yang dibimbing pihak kampus merupakan langkah tepat membentengi diri para mahasiswa dari paham radikal.

Kita tahu, radikalisme tidak mudah diatasi. Potensinya ada di mana-mana. Khusus mahasiswa baru, mereka mesti peka terhadap lingkungan agar tidak terpengaruh ajaran yang memperkenalkan ada ideologi lain yang berseberangan dengan dasar negara.

Berdasar pada data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2017, Lampung masuk lima provinsi dengan tingkat potensi radikalisme yang tinggi. Kelima provinsi tersebut adalah Bengkulu (58,58%), Gorontalo (58,48%), Sulawesi Selatan (58,42%), Lampung (58,38%), dan Kalimantan Utara (58,3%).

Hasil survei lainnya menunjukkan pelaku terorisme mengenyam pendidikan yang beragam. Ada dari lulusan SMA (63,6%), DO (drop out/dikeluarkan) dari perguruan tinggi (5,5%), dan lulusan perguruan tinggi (16,4%).

Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika strategi penyebaran radikalisme dilakukan para pelaku melalui berbagai lini. Di antaranya melalui komunikasi langsung, perkawinan, kegiatan dakwah, penerbitan buku, jalur pendidikan, dan media internet.

Di tengah kondisi ini mestinya generasi muda perlu memperkuat pemahaman terhadap Pancasila. Pancasila sebenarnya merupakan ideologi final dan sangat cocok bagi Indonesia. Bahkan, tidak sedikit penghargaan dan pujian yang diterima Indonesia dari negara lain atas keberhasilan merumuskan ideologi negara lewat Pancasila dalam kemajemukan yang ada.

Kita mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo mengantisipasi adanya ormas yang tidak sehaluan dengan Pancasila. Pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terkait pembubaran ormas anti-Pancasila dan menyambut baik pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Selaras dengan hal ini, perlu juga didorong peran ulama dan kiai yang menjelaskan pada umat bahwa Pancasila merupakan konsensus pendiri bangsa yang mengandung nilai-nilai agama. Selain itu, peran para guru agama di sekolah dan kampus yang tidak hanya menaburkan ajaran agama semata, tapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

Tidak hanya itu, ormas juga dinilai penting untuk membentengi Pancasila dari serangan ideologi asing. Perhatian segenap elemen bangsa dalam mewaspadai bahaya radikalisme ini menjadi urgen. Kita tetap ingin melihat Indonesia tumbuh berkembang sebagai negara yang dapat merawat warisan para pendiri bangsa. Kampus pun harus menjadi benteng penjaga ideologi bangsa.

 

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR