BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bakal tetap menagih pajak ke PT Hesadiwanto Mandiri Air (HMA), selaku pihak ke tiga yang mengelola parkir Bandara Radin Inten II, meski perusahaan tersebut mundur.

Kepala BPPRD Lampung Selatan Badruzzaman mengatakan, berdasarkan data yang disampaikan oleh pihak PT HMA dari pendapatan parkir per bulan Juli, maka Pemkab setempat masih akan menagih pajak parkir sebesar Rp106 juta dari 30% pajak parkir bandara.



"Kita fokus yang bulan Juli dulu, kalau yang bulan-bulan sebelumnya, kita mau Koordinasi dengan Seksidatun Kejari, dan KPK, seperti apa aturannya," ujar Badruzzaman, Minggu (18/8/2019).

Menurut Badruz, pada rapat yang digelar PT HMA, Bandara Radin inten II, terkait mundur HMA pada 14 Agustus 2019 yang lalu, pihaknya belum mendapatkan surat resmi terkait mundurnya perusahaan tersebut.

"Saya lihat risalah rapatnya, enggak ada dan enggak dicantumkan surat mundur resminya, apa bener, apa cuma mainan, aja, mundurnya itu cuma sebatas Lisan, makanya, Senin kita pantau, kita lakukan rapat lagi. Kalau begini, saya rasa saya anggap belum mundur, karena surat resminya enggak ada yang kita dapat, belum ada pertanyaan resmi dari kepala Bandara juga,"katanya.


Diberitakan sebelumnya,  PT Hesadiwanto Mandiri Air (HMA) tak sanggup lagi mengelola parkiran di Bandar Udara Radin Inten II Branti Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Mereka resmi mundur per 14 Agustus 2019.


Heri Suliyanto, pengelola PT HMA, mengatakan, perusahaannya tak mampu membayar pajak 30 persen yang dibebankan Pemkab Lampung Selatan. Pendapatan parkir hanya mampu menutupi biaya operasional.


Tak ada paksaan dari siapa pun atas keputusan ini. Ini kemauan kita, kalau bisnis rugi terus untuk apa dilanjutkan," kata Heri, Kamis, (15/8/2019).

 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR