MASA kampanye telah berakhir sejak 13 April kemarin, kini tahapan pesta demokrasi memasuki masa tenang. Sambil menunggu pencoblosan 17 April 2019, atribut kampanye yang marak bertebaran di mana-mana, terutama di tempat umum, diturunkan dan dibersihkan.

Pada masa tenang ini, semua yang terdapat unsur citra diri peserta Pemilu 2019, tidak boleh lagi dipasang, termasuk bendera partai politik. Kecuali, di kantor DPD dan partai politik. Hal ini sesuai dengan UU Pemilu No.7/2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) N o.23/2018.



Semua pihak harus berkomitmen untuk taat aturan pada masa tenang. Begitu juga di media sosial yang selama periode kampanye sangat marak dengan ingar bingar selama kampanye, diimbau untuk senyap, puasa status kampanye ajakan memilih calon maupun partai peserta pemilu.

Masa tenang adalah waktu bagi pemilih untuk merenung dan menetapkan suara pilihan mereka, baik pemimpin negara maupun wakil rakyatnya. Waktu ini sangat berarti guna menetapkan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Bagi kontestan pemilu, inilah waktu rehat setelah tujuh bulan berkampanye.

Meskipun demikian, masa tenang tidak berarti waktu rehat bagi penyelenggara, terutama mereka yang bertugas mengawasi dan mengamankan pemilu. Sebab, ada kebiasaan buruk sebagian kandidat yang santai saat waktu berkampanye tidak melakukan apa-apa, justru pada masa tenang, mereka sibuk bergerilya.

Pada masa tenang, mereka yang berwatak culas mencoba bertransaksi dengan pemilih yang menjurus pada politik uang atau sering disebut serangan fajar. Untuk itu, warga harus berani menolak tawaran menjual suaranya. Warga semestinya, secara proaktif membuat video kecurangan tersebut, sebagai bukti laporan ke Bawaslu.

Bagi yang nakal dan masih melanggar aturan masa tenang dapat dikenakan sanksi. Sesuai ketentuan Pasal 492 Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, mereka yang melakukan pelanggaran di masa tenang diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Memang jika dilihat dari nominalnya, ancaman bagi para pelaku pidana pemilu tidaklah terlalu besar. Banyak calon maupun parpol mampu membayarnya. Namun, esensi yang paling utama adalah kepatuhan pada aturan dan moralitas dalam berdemokrasi itu sendiri.

KPU dan Bawaslu mesti berani menegakkan aturan masa tenang. Patroli pengawasan oleh Bawaslu harus direalisasikan. Ini mirip dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Jika ada tertangkap basah, sebaiknya diekspos secara luas dan diproses secara hukum. Tujuannya memberi efek jera bagi yang ingin bermain curang.

Masyarakat juga harus mampu peran aktif menjadi pengawas agar pesta demokrasi kita berjalan sesuai harapan, aman, damai, dan lancar tanpa ada gesekan yang menciderai demokrasi itu sendiri.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR