MEMBANGUN negara tidaklah murah. Sudah triliunan rupiah dicurahkan pemerintah untuk membangun, baik infrastruktur maupun prasarana lain. Nilainya tentu tidak sedikit apalagi utang negara yang terus membuncah hingga Rp4.000 triliun.

Menteri Keuangan juga menyatakan pada 2017 rasio utang kita mencapai 27% dari gross domestic product (GDP) atau sekitar Rp13.000 triliun. Maka tiap penduduk di Indonesia saat ini memiliki utang 997 dolar AS per atau setara Rp13,5 juta/orang.



Dengan beban utang tiap kepala itu, sudah sepatutnya apa yang telah dibangun pemerintah menjadi aset yang harus diselamatkan setiap warga negara RI. Apalagi Presiden Joko Widodo menekankan fokus pemerintah adalah menyelamatkan aset negara yang telah menghabiskan triliunan rupiah.

Aset negara yang hilang atau dimanfaatkan segelentir orang maupun kelompok, harusnya tidak boleh terjadi. Memelihara dan menyelamatkan aset negara yang tersebar di wilayah Nusantara, termasuk di Lampung, harus dilakukan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung-Bengkulu mencatatkan kekayaan negara yang terdapat di Provinsi Lampung mencapai Rp36 triliun. Nilai itu berdasar pada penilaian 2017 terhadap infrastruktur, di antaranya jalan, jembatan, air bersih, waduk, dan Bandar Udara Radin Inten II.

Kita mendukung penuh tugas pendataan dan pengelolaan kekayaan negara yang berdasar pada APBN dan hibah, yaitu kekayaan negara yang dikuasai, seperti minyak bumi, gas, dan pertambangan oleh lembaga ini. Upaya melakukan revaluasi (penilaian kembali) terhadap aset-aset negara yang ada di tanah Bumi Ruwa Jurai ini pada 2017, juga harus didukung agar aset tersebut tidak hilang begitu saja.

Setelah menuntaskan pendataan aset maka langkah penting selanjutnya ialah memberantas praktek-praktek yang merongrong aset negara juga harus didukung penuh. Keberadaan Kejaksaan Agung (Kejakgung), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi ujung tombak penyelamatan kekayaan negara termasuk aset-asetnya.

Konstitusi kita terang benderang menyatakan segala bentuk kekayaan negara harus dikelola benar-benar oleh negara dan diperuntukkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai harta negara yang bernilai triliunan itu menyusut lantaran ulah segelinir orang tidak bertanggung jawab. Jangan pula terbengkalai lantaran tidak terdata baik dan juga tidak terawat.


 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR