KIAN menggunungnya tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) bisa menjadi ancaman serius warga sekitar. Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota harus segera duduk bersama mengupayakan solusi konkret. Utamanya, dalam hal pengelolaan dan penambahan luasan TPA agar persoalan penanganan sampah dapat terentaskan. Bukan justru menjadi bom yang sewaktu-waktu dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan serta kehidupan masyarakat sekitar TPA.

Fakta di ibu kota provinsi, sebagai pusat pemerintahan, Kota Bandar Lampung makin memantapkan posisinya sebagai kota metropolitan. Pertumbuhan populasi penduduk dan pesatnya pembangunan tentunya akan berkorelasi dengan peningkatan sampah. Berdasar pada data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandar Lampung, TPA sampah di Kelurahan Bakung, Telukbetung Timur tidak sanggup lagi menampung sampah warga Bandar Lampung. TPA Bakung memiliki luas 14,1 hektare dan diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 230 ton sampah per hari.



Sementara data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung, volume sampah yang dihasilkan warga Kota Tapis Berseri ini per hari kini mencapai 850 ton. Belum lagi sampah yang tercecer di permukiman bisa 1.000 ton per hari. Sehingga volume sebanyak itu memerlukan lokasi TPA seluas 40 hektare. Harus diakui itu juga menjadi salah satu penyebab terdapat 18 kelurahan di Kota Tapis Berseri menjadi daerah kumuh.

Dari catatan Bappeda Bandar Lampung, ke-18 kelurahan itu, yaitu Kelurahan Bumikedamaian, Way Gubak, Way Laga, Ketapang, Campangraya, Kangkung, Sawahbrebes, Rajabasa Nunyai, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Way Dadi Baru, Kaliawi Persada, dan Pasirgintung. Belum lagi kasus limbah tinja meluap dari TPA sampah Bakung akhir 2018 lalu. Dampaknya, aroma tidak sedap tercium pada pagi dan siang hari selama beberapa waktu. Kita tentu juga tidak ingin peristiwa di TPA Bantar Gebang, Kota Bekasi terjadi di Lampung.

Tumpukan sampah mencemarkan air di Kali Asem, Bantar Gebang. Selain membahayakan air sungai, pencemaran itu juga memengaruhi kualitas air tanah. Sesuai dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semua daerah wajib beralih dari sistem pembuangan terbuka (open dumping) menjadi lahan uruk saniter (sanitary landfill) atau lahan uruk terkendali (controlled landfill).

Langkah Pemprov Lampung membuat TPA lintas kabupaten/kota atau TPA regional harus direspons serius pemerintah kabupaten/kota. Pemprov akan menyiapkan lahan TPA yang representatif dan bisa mengakomodasi beberapa kabupaten. Dinas Lingkungan Hidup mesti merespons cepat permasalahan sampah tersebut. Jangan sampai niat baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memberikan bantuan berupa sarana, prasarana, infrastruktur, peralatan, dan teknologi pendukung untuk mengelola sampah di Provinsi Lampung tersendat lantaran tidak adanya koordinasi yang baik.

Saat ini dibutuhkan lahan yang luas untuk menampung sampah dari beberapa kabupaten. Lokasi pengelolaan sampah yang akan dibangun adalah TPA regional yang akan menampung sampah dari beberapa kabupaten dan kota. Keberadaan TPA sangat penting karena sampah rumah tangga makin meningkatkan seiring meningkatnya populasi penduduk. Untuk itu, butuh kesepakatan antardaerah seperti Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Metro untuk membuat TPA terintegrasi.

Luas lokasi yang dibutuhkan untuk TPA regional mencapai 20 hektare. Kita juga mengingatkan bila pengelolaan sampah rumah tangga merupakan pilar keempat dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pembangunan TPA regional tentunya harus memperhatikan prinsip utama dalam pengelolaan sampah, yaitu meminimalkan risiko kesehatan. Kemudian, sampah tidak dapat dijangkau binatang seperti lalat, anjing, kucing, tikus, dan lain-lain.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR