PEMBANGUNAN manusia di Provinsi Lampung sudah menunjukkan arah yang positif, selama lima tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan 4,25%. Status pembangunan manusia di Lampung sebagian besar sudah mencapai kategori sedang, bahkan Metro dan Bandar Lampung sudah mencapai kategori tinggi. Hanya dua kabupaten yang masih rendah, yaitu Mesuji dan Pesisir Barat. Ini menjadi kontribusi disparitas terhadap akumulasi nilai IPM (indeks pembangunan manusia) Lampung (BPS, 2014). Hal ini juga diakibatkan karena kedua kabupaten ini merupakan kabupaten yang baru dibentuk.

Gambaran piramida penduduk Indonesia dari 2012 bertendensi menunjukkan peningkatan usia produktif yang berkontribusi positif bagi pembangunan yang diproyeksikan sampai 2030 didapatkan mayoritas usia produktif. Ini menjadi salah satu peluang bagi Indonesia menjadi maju.



Angka harapan hidup (AHH) Lampung yang semakin meningkat dalam lima tahun terakhir periode 2010 sampai 2014 dari usia 68,91 tahun menjadi 69,66 tahun. Kabupaten Pesisir Barat menjadi penyumbang disparitas AHH terendah yaitu 61,74 tahun. Hasil survei kepuasan masyarakat pada 2015 akan Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 68,68% pada rentang 63,03% sampai 77,77%. Ini menjadi modal dukungan masyarakat terhadap pembangunan di Lampung.

Sinergisitas pembangunan di bidang kesehatan berkerja sama dengan lintas sektor termasuk bidang pendidikan, ekonomi, pemukiman, infrastruktur, sarana, dan prasarana, khususnya dalam upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, sebaiknya diawali dengan menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing kota/kabupaten.

Di Atas Nasional

Hasil penilaian rata-rata semua indikator dari indeks kesehatan pembangunan masyarakat (IPMK) Provinsi Lampung berada di atas IPMK rata-rata nasional. Ini menjadi kekuatan awal bahwa Lampung secara umum memiliki pencapaian pembangunan kesehatan di atas kondisi rata-rata nasional. Peningkatan IPKM dapat berkontribusi dengan peningkatan IPM, sehingga dari hasil kajian kuantitatif sebelumnya dapat disusun beberapa rekomendasi pembangunan di bidang kesehatan Provinsi Lampung.

Kajian analisis kuantitatif semua indikator IPKM di Provinsi Lampung ditemukan adanya disparitas yang tinggi dari berbagai kota/kabupaten di wilayah Lampung. Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan keterjangkauan yang difasilitasi infrastruktur yang memadai menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan memberikan kontribusi angka indikator IPKM yang tinggi seperti Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Selatan.

Sementara daerah-daerah yang baru terbentuk mungkin salah satu penyebab kelemahan di fasilitas sarana-prasarana akibat infrastruktur/jalan dan sarana transportasi yang mendukung cakupan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan yang masih rendah bahkan sangat rendah seperti di Mesuji dan Lampung Barat.

Penyusunan regulasi yang mengatur pemerataan dan distribusi sumber daya manusia (SDM) dan pemetaan kebutuhan SDM dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan di seluruh kota/kabupaten sesuai rasio jumlah penduduk direalisasikan dengan berkerja sama antarinstitusi diharapkan dapat mengelola pemerataan untuk menurunkan kesenjangan/disparitas yang tinggi berbagai kabupaten/kota di Lampung.

Pembangunan dan penguatan bidang kesehatan dengan memperhatikan rasio kebutuhan masyarakat dari jumlah fasyankes, sarana-prasarana, dan SDM dengan jumlah penduduk kabupaten/kota menjadi satu dasar penting pembangunan bidang kesehatan. Distribusi lulusan dapat diarahkan ke daerah yang rasio dengan penduduknya masih kurang. Kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan ini juga bisa dibangun untuk menguatkan database dimensi kesehatan Lampung.

Penguatan database indikator kesehatan ini dikuatkan dengan kerja sama dari instansi terkait seperti Banlitbangda dan Bappeda dalam pendataan bekerja sama dengan dinas terkait. Regulasi yang disusun berdasarkan kajian riset/penelitian diharapkan dapat menghasilkan program yang terukur untuk meningkatkan pencapaian berbagai indikator IPKM Lampung.

Peran Pemda

Dukungan regulasi pemerintah daerah dibutuhkan dalam mengimplementasikan inovasi dan menguatkan edukasi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan berbagai indikator IPKM, seperti regulasi PHBS (pola hidup bersih dan sehat), termasuk penggunaan jamban dan penggunaan air bersih di seluruh kabupaten/kota, penggunaan kontrasepsi pada PUS, serta regulasi zona bebas rokok dan zona bebas sampah.

Semua regulasi ini bahkan dapat melibatkan institusi pendidikan dasar dan menengah untuk penguatan edukasi bidang kesehatan sejak dini sehingga diharapkan di masa yang akan datang perilaku kesehatan akan muncul menjadi model dari sekolah-sekolah dasar sampai menengah dalam masyarakat Lampung. Pengembangan individu, keluarga, dan masyarakat mendukung berkembangnya peningkatan kualitas dan karakter manusia, khususnya dalam perilaku dan pengetahuan di bidang kesehatan.

Revitalisasi puskesmas dan fasyankes primer posyandu dalam upaya peningkatan promotif dan preventif menuju Lampung sehat berbasis kesehatan keluarga didukung dengan pengawasan pencapaian akreditasi dan manajemen ISO di berbagai fasilitas kesehatan.

Upaya pencapaian target akreditasi puskesmas dengan target 1 kecamatan minimal 1 puskesmas dan akreditasi RS dengan target 1 kabupaten/kota minimal 1 RS terakreditasi perlu didukung pemerintah daerah baik melalui penyusunan peraturan daerah yang sesuai maupun pendanaan yang dapat diberikan untuk membantu tercapainya semua target peningkatan kualitas fasyankes ini.

Penguatan peran lintas sektor melalui gerakan masyarakat sehat melalui pengembangan edukasi dan sosialisasi melalui organisasi masyarakat seperti posyandu, PKK, dan majelis taklim sebagai pengembangan model bidang kesehatan. Pembentukan atau inisiasi dengan membentuk model Keluarga Sadar Gizi, Model PUS Sukses KB, Siswa Bebas Rokok, Siswa Model PHBS, dan Keluarga PHBS dapat menjadi stimulasi awal bagi semua lapisan masyarakat untuk mengembangkan perilaku kesehatannya.

Semua program ini tidak dapat dilepaskan dari pembangunan manusia dari dimensi pendidikan dan ekonomi yang merata dan berkualitas dan didukung berbagai aturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan proses pembangunan mencapai seluruh lapisan penduduk dalam proses menuju hidup sehat.

Indikator IPMK yang menjadi masalah berpusat pada pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, dan kesehatan lingkungan merupakan indikator yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga dapat diupayakan adanya penyusunan inovasi program kesehatan yang berpusat pada satu poin penting yang dapat meningkatkan ketiga indikator secara sinergi.

Diharapkan, dari berbagai analisis dan kajian ini dapat dibangun suatu model wilayah yang terkelola secara baik dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan perekonomian sehingga menjadi role model bagi semua daerah dan menjadi sumber edukasi bagi masyarakat menuju Lampung sehat.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR