PUNGUTAN liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktik ilegal itu telah menyebabkan biaya tinggi, yang berkontribusi merusak moral serta menghambat aktivitas ekonomi bangsa.

Perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Selain dilakukan aparat keamanan, praktik pungli juga secara khusus ditangani Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pungli. Satgas itu dibentuk secara konstitusional melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 87/2016.



Lagi pula pungli kini sudah merambah ke seluruh jalur birokrasi dan aktivitas warga, termasuk di Lampung. Salah satunya dugaan pungli yang diadukan warga Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan terkait pembuatan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018. Warga mengadukan kelompok masyarakat (pokmas) setempat ke Mapolsek Palas.

Warga merasa keberatan atas pungutan sebesar Rp850 ribu—Rp1 juta. Pungutan itu diduga pungli karena ada sebagian pemohon mendapat pelayanan gratis alias bebas biaya dari pokmas setempat. Dan hal itu membuat kecemburuan warga.

Ada juga pungli yang membuat resah guru SD di Kecamatan Talangpadang, Tanggamus. Guru penerima dana sertifikasi di kecamatan itu merasa dirugikan dengan adanya setoran Rp150 ribu per orang. Meski pihak Dinas Pendidikan setempat membantahnya, sejumlah guru mengakui adanya pungli.

Pungli pun tidak hanya dilakukan oknum aparat, tapi oknum warga pun alias preman melakukan pungli. Salah satunya yang dikeluhkan pengemudi truk angkutan saat melewati jembatan penghubung Kabupaten Mesuji, Lampung dan Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Mereka bahkan mengakui pungli dilakukan di sepanjang jalan di wilayah OKI hingga ke jembatan penyeberangan yang sempat rusak akibat dilewati truk bertonase berlebihan.

Namun para pengemudi yang dipatok pungli menyaru jasa pengawalan Rp300 ribu—Rp500 ribu itu enggan melapor ke polisi. Alasan membuat laporan ke polisi hanya akan memperlambat proses pengantaran dan bongkar muatan barang. Alasan lain malas karena ribet dan membuang waktu. Akhirnya pungli pun makin merajalela.

Padahal sangat jelas Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Saber Pungli itu untuk menyapu bersih praktik lancung ini. Satgas yang dibentuk dengan dasar hukum perpres ini diharapkan bisa memberikan efek yang kuat untuk membasmi pungli. Praktik pungutan ilegal yang paling disoroti Presiden adalah di sektor perizinan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa mengurus perizinan di level nasional hingga daerah kerap direcoki dengan praktik pungli. Akibatnya tidak ada kepastian waktu dan biaya di dalam negeri sehingga membuat ciut para pelaku usaha hingga investor asing.

Dalam pidato Visi Indonesia di Bogor, Presiden terpilih Jokowi kembali menegaskan komitmen membasmi pungli. Komitmen itu harus direalisasikan dengan menghadirkan sistem yang menutup semua peluang pungutan liar. Salah satu yang sudah dilakukan adalah dengan membuat sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

Selain sistem, birokrasi pemberi pelayanan juga harus dipastikan memiliki kecakapan dan integritas tinggi sehingga tidak culas. Harus ada sanksi tegas kepada aparatur di lapangan hingga pejabat yang terbukti bermain-main dengan pelayanan.

Selain itu, jangan sampai aparat dan satgas sebagai perangkat negara di bawah presiden tidak mampu membasmi pungli. Sekecil apa pun pungli di lapangan patut ditumpas agar negeri ini bebas dari praktik kotor korupsi.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR