KUALITAS generasi bangsa salah satunya dibangun melalui pendidikan di sekolah. Karena itulah, setiap warga negara mendapat hak untuk memperoleh pendidikan. Agar hak ini terjamin maka negara wajib membiayai proses pendidikan dasar rakyatnya.

Jaminan itu ditegaskan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan untuk kewajiban pemerintah tertuang dalam Ayat (2) Tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.



Untuk itulah pemerintah bertekad membebaskan biaya pendidikan dasar dan dituangkan dalam Permendikbud No. 75/2016. Kalaupun ingin menggalang dana dari wali murid, hanya dalam bentuk sumbangan melalui komite sekolah.

Komite sekolah dapat menggalang dana dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya itu dapat berbentuk bantuan dan/atau sumbangan namun bukan pungutan.

Anehnya walau jelas aturannya, Indonesia masih juga kesulitan menjalankan target 100% angka partisipasi sekolah (APS) atau penduduk umur sekolah yang bersekolah. Bahkan, data UNICEF 2016 sebanyak 2,5 juta anak tidak bersekolah. 

Di Lampung pun seperti itu, terutama untuk umur SMA (16—18 tahun) dan perguruan tinggi (19—24 tahun) sangat rendah. Untuk SMA 70,03% dan 20,96% untuk APS, sementara SD (7—12) sebesar 99,78% dan SMP (13—15 tahun) sebesar 94,76%.

Faktor ekonomi jadi hambatan terbesar anak bangsa di Indonesia tidak bersekolah. Walau bukan mutlak akibat sulitnya sekolah karena pembiayaan, banyak contoh anak yang tidak sekolah atau putus sekolah karena adanya pungutan di sekolah.

Pungutan itulah yang kini menjadi keluhan wali murid di SMAN 1 Seputihmataram, Lampung Tengah. Melalui edaran sekolah mereka ditarik sumbangan perinciannya untuk siswa kelas X harus membayar Rp2.616.468, kelas XI Rp2.374.995, dan kelas XII Rp2.028.128.

Dengan berdalih sumbangan, sekolah itu justru menetapkan besaran sumbangan tiap siswa. Namun tidak ada penjelasan bagi siswa yang tidak mampu menyumbang uang yang ditargetkan sekolah bisa memasukkan anggaran senilai Rp1,4 miliar itu.

Tarikan sumbangan itu jelas bukanlah sumbangan karena ada besaran yang ditetapkan untuk dibayarkan wali murid. Dengan begitu, bisa jadi siswa yang orang tuanya tidak mampu membayar bermasalah dalam sekolah yang berlabel negeri itu.

Pemerintah Provinsi sebagai pihak yang kini mengelola SMA dan SMK harus segera bertindak memperjelas sumbangan itu. Sehingga siswa tidak lagi terhalang mengambil hak pendidikannya sebagai warga negara Indonesia.

Lagi pula, paling tidak untuk mendongkrak APS SMA yang hanya 70% di Lampung dapat dimulai dengan mengurangi beban wali murid. Atau justru sekolah gratis hanya slogan, sementara regulasi jelas menolak sekolah berbayar. n

 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR