KOMISI Pemilihan Umum melarang mantan narapidana kasus korupsi mengikuti pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019. Aturan itu pun telah diundangkan dan ditandatangani Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Bukan hanya bekas narapidana kasus korupsi yang dijegal maju ke lembaga legislatif. Larangan juga berlaku untuk pelaku kejahatan seksual anak dan bekas narapidana narkoba. Hal itu termuat dalam Peraturan KPU No. 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengacu UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.



Tapi, tampaknya aturan ini belum diimplementasikan parpol pengusung. Buktinya berdasarkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif yang telah masuk ke KPU pada masa 4—17 Juli lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengumumkan 199 nama bakal calon legislatif yang terindikasi mantan terpidana korupsi. Jumlah itu tersebar di sembilan provinsi, 92 kabupaten, dan 11 kota.

Di Lampung sendiri, ada empat bakal caleg yang teridentifikasi sebagai bekas koruptor. Keempatnya yakni Sukono dari Partai Demokrat mendaftar di Kabupaten Lampung Barat, lalu Rusli Isa (Perindo) di Lampung Selatan, Al Hazar Syahyan (Gerindra) di Tanggamus, dan Koiri (PPP) di Tulangbawang Barat.

Polemik pun muncul. Para bakal caleg mantan narapidana merasa berhak menjadi perwakilan rakyat di DPR/DPRD. Mereka merasa sudah menebus kesalahannya dengan menjalani hukuman penjara. Mereka pun menanti putusan MA mengenai aturan caleg mantan narapidana ini.

Jika mengikuti aturan yang sudah diundang-undangkan dan benar-benar bertekad menjadikan penyelenggaraan negara ini bersih dari KKN, sudah tentu KPU mesti mencoret pencalonan caleg eks narapidana itu.

Perkara para mantan narapidana itu sudah tobat dan menebus kesalahannya dengan mendekam di bui itu, hendaknya menjadi pelajaran bagi mereka juga masyarakat lainnya yang ingin menjadi anggota legislatif. Rekam jejak para bakal caleg itu sudah rusak akibat ulah mereka sendiri. Karena itu, pentingnya setiap pejabat publik menjaga perilaku mereka untuk tidak meninggalkan catatan kelam dalam hidupnya.

Meski belum menjadi jaminan, bakal caleg-caleg bersih selamanya bersih, setidaknya sudah ada upaya KPU untuk menjadikan penyelenggaraan negara ini bersih. Terlebih Transparency International Indonesia (TII) menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup di negeri ini.

Kita harus bisa mengeluarkan Indonesia dari peringkat 96 dari 180 negara terkorupsi di dunia. Karena itu, mesti ada upaya agar negara ini mengakhiri korupsi yang terus merajalela. Paling tidak, melarang para mantan napi korupsi menjadi caleg sudah menutup celah koruptor kambuh berulah.

Partai politik pun jika ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat mestinya ikuti peraturan dengan mengusung caleg-caleg berkualitas dan memenuhi syarat. Tinggalkan caleg-caleg mantan terpidana, usunglah caleg bersih dan berkompeten.

Masyarakat juga jangan mudah tergiur tawaran uang untuk memilih caleg tidak bersih. Karena itu, masyarakat harus mengetahui rekam jejak para caleg. Sebab, kita berhak mendapatkan perwakilan yang bersih dari korupsi dan tindak pidana lainnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR