TAHUN ini, Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah di 171 daerah; 17 di tingkat provinsi, 115 di kabupaten, dan 39 kota. Di Lampung, pilkada digelar untuk pemilihan gubernur serta pemilihan bupati di Tanggamus dan Lampung Utara. 

Untuk menyukseskan hajat besar ini, Februari 2018 lalu Komisi Pemilihan Umum mendeklarasikan Pilkada Damai. Deklarasi damai juga dilakukan Polda Lampung.
Majelis Ulama Indonesia Lampung pun membuat edaran kepada seluruh calon kepala daerah untuk menciptakan pilkada damai, tidak saling fitnah, dan tidak menebar kebencian.



Sebagai provinsi dengan penduduk beragam suku, ras, dan agama, Lampung rawan konflik sosial. Keberagaman inilah yang harus dirawat dan dijaga.
UU No. 8/2015 tentang Pilkada juga sudah melarang kampanye politik yang menghina seseorang terkait suku, agama, ras, dan antargolongan. Perbedaan pendapat jangan sampai memancing konflik.

Lebih-lebih sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Semua pihak harus mendukung terwujudnya pilkada damai dan berkualitas. Sebab, pilkada berkualitas akan menghasilkan pemimpin mumpuni dan kapabel.

Mewujudkan pilkada damai tidak hanya menjaga kamtibmas, tapi juga menolak politik uang serta menahan ujaran kebencian dan berita hoaks. Ini bisa dimulai dari masyarakat dengan memilih dan memilah informasi agar tidak terpancing konflik.

Setidaknya lima pelaku penyebar ujaran kebencian di Lampung telah ditangkap dalam kurun 2017 hingga Mei 2018. Ini disebabkan minimnya pemahaman masyarakat untuk menyaring berita fakta dan hoaks.

Tahun 2018 ini, setidaknya 80% masyarakat pemilih di Indonesia akan memberikan suaranya di pilkada. Sebab itu, masyarakat harus pandai menentukan pilihannya, jadilah pemilih yang bersih dan sehat tanpa mau diiming-imingi sesuatu.

Untuk menciptakan pilkada damai juga mesti ada sinergisitas antara kepolisian dan institusi penyelenggara. Kepolisian harus siaga menjaga kamtibmas agar tetap kondusif menjelang dan setelah pilkada. Jangan sampai ada gesekan tim pendukung calon.

Terwujudnya pilkada damai tidak lepas pula dari peran para calon kepala daerah dan tim sukses mereka. Di tangan para calon inilah ditentukan pilkada berlangsung damai atau malah bermasalah.

Harus belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, konflik muncul justru akibat calon dan tim sukses tidak menerima kekalahan. Sebab itu, setiap calon harus siap menang dan siap pula untuk kalah.

Jika KPU, Bawaslu, calon kepala daerah, tim sukses calon, dan simpatisan bisa memainkan perannya dengan jujur dan benar, cita-cita pilkada sejuk dan damai akan terwujud. n

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR