TIDAK lama lagi, seluruh masyarakat Lampung akan bersukacita melaksanakan pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah, baik gubernur maupun bupati. Satu pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta dua pemilihan bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di Provinsi Lampung. 

Genderang tanda dimulainya pesta sudah ditabuh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, KPU Kabupaten Lampung Utara, dan KPU Kabupaten Tenggamus, yaitu dengan telah keluarnya nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta calon bupati dan wakil bupati para kontestan Pilkada Lampung.



Euforia pertandingan juga sudah sangat kentara di setiap sudut provinsi, mulai dari baliho-baliho raksasa hingga panggung-panggung hiburan yang menjurus pada pasangan calon kepala daerah tertentu. Hal ini sangat lumrah karena bukan perkara mudah untuk merebut satu hati ataupun satu suara rakyat.

ASN dalam Pilkada

Dalam ingar-bingarnya konstelasi pemilihan kepada daerah, ada satu hal yang terkadang dilupakan oleh para kontestan, yaitu posisi aparatur sipil negara (ASN) yang notabene memiliki hak suara penuh dalam pemilihan kepala daerah, tetapi wajib baginya untuk netral sebelum proses pencoblosan dilaksanakan.

Sangat beebeda dengan aparat pemerintah lainnya, baik aparat keamanan maupun aparat pertahanan, yang keduanya diwajibkan untuk netral dalam pelaksanaan pilkada, mulai dari awal sampai dengan akhir, sama sekali tidak memiliki hak suara pada saat pencoblosan. Tentunya hal inilah yang menjadikan tantangan tersendiri bagi setiap ASN di Indonesia, khususnya ASN yang mengabdi pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota.

Hal paling sulit bagi ASN adalah ketika salah satu kontestan pemilihan kepala daerah merupakan petahana yang sebelumnya sudah tentu adalah seorang kepala daerah. Maka, pada kondisi seperti inilah diperlukan ASN yang profesional, memiliki integritas, dan idealisme yang tinggi dalam menjaga citra dan muruah ASN dari hal-hal yang bertentangan dengan jati diri ASN.

Rawan Pelanggaran

Menurut catatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2016 dan 2017, terdapat 45 pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, terdiri dari enam pelanggaran di tingkat provinsi dan 39 pelanggaran di tingkat kabupaten/kota. Tingginya angka pelanggaran tersebut menggambarkan masih rendahnya kesadaran ASN terhadap fungsi dan perannya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah. Padahal, sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam proses pemilihan kepala daerah sudah sangat tegas, yaitu berupa hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan hukuman disiplin tingkat berat.

Dalam Pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada asas netralitas. Hal ini mengandung makna bahwa setiap pegawai ASN tidak diperbolehkan berpihak dari segala pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik.

Masih dalam kewajiban netralitas Aparatur Sipil Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, menurut Pasal 70 Ayat (1) huruf b undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan ASN, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, netralitas ASN juga dapat ditunjukkan dalam bentuk tidak melakukan pendekatan terhadap partai politik, tidak memasang spanduk/baliho calon kepala daerah, tidak mendeklarasikan dirinya sebagai calon kepala daerah, tidak menghadiri deklarasi calon kepala daerah, tidak mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan foto/visi dan misi/keterkaitan lain calon kepala daerah melalui media sosial, tidak melakukan foto bersama calon kepala daerah, dan tidak menjadi pembicara pada pertemuan partai politik.

Catatan lain diungkapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono yang mengatakan proses pengawasan terkait netralitas ASN pada Pilkada 2018 semakin diperketat. Proses pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral akan dipersingkat. Selain itu, ASN yang bersangkutan juga akan langsung diberhentikan sementara.

Integritas ASN

Melihat banyaknya aturan mengenai kewajiban bagi ASN untuk menjunjung tinggi netralitas dalam konstelasi pemilihan umum kepala daerah, menunjukkan bahwasanya ASN merupakan unsur penting negara dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, bukan untuk kepentingan calon kepala daerah.

Menghadapi hiruk-pikuknya pilkada di bulan Juni mendatang, muruah ASN sedang dipertaruhkan. Namun, muruah ASN akan tetap terjaga apabila ASN memiliki integritas yang tinggi, profesional dalam bekerja, netralitas dan bebas dari intervensi politik mana pun, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR