INFRASTRUKTUR menjadi faktor dominan dalam pembangunan suatu wilayah, termasuk pemerintahan terkecil bernama desa. Infrastruktur yang mumpuni akan memberikan dampak positif bagi pengembangan daerah dan perekonomian masyarakat setempat.

Salah satu infrastruktur pokok adalah jalan. Keberadaan jalan sebagai akses transportasi memberikan efek domino dalam pembangunan. Jalan rusak menyebabkan inefisiensi dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Tidak heran, jika suatu wilayah infrastruktur jalannya buruk, daerah itu masuk kategori wilayah terisolasi.



Secara umum, kondisi jalan di wilayah Indonesia cukup miris. Kondisi ini ditambah dengan mahalnya biaya pembangunan infrastruktur yang tidak sedikit. Namun, pemerintah membuat kebijakan baru dengan memberikan porsi lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, termasuk dengan kehadiran Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, keberadaan jalan tol ini tidak serta-merta membuat infrastruktur lainnya, seperti jalan nasional dan provinsi, menjadi lebih baik. Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, tahun 2015, disebutkan bahwa di Lampung terdapat 1.159.573 km jalan nasional dan 1.172.450 km jalan provinsi. Dari jumlah tersebut, kondisi jalan yang rusak mencapai 116.688 km untuk jalan nasional dan jalan provinsi 237.030 km.

Pemerintah Provinsi Lampung pun tidak menutup mata atas kerusakan jalan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada akhir 2017, Pemprov menaikkan target perbaikan jalan menjadi jalan mantap 77% dengan menggelontorkan dana APBD Rp1,127 triliun.

Meskipun ada perbaikan jalan, tidak sedikit juga jalan yang rusak. Kerusakan jalan tersebut disebabkan banyak faktor, seperti kualitas pembangunan jalan yang asal-asalan, dan perilaku pengguna jalan yang semaunya dengan menerabas aturan yang ada. Misalnya soal tonase kendaraan yang diperbolehkan melintas di sejumlah jalan kerap diabaikan oleh pengendara. Akibatnya, banyak jalan yang rusak meskipun baru seumur jagung diperbaiki.

Meski sudah dibuat portal, banyak pengendara bertonase lebih yang nekat melintasinya. Akibatnya, portal jalan pun roboh. Kasus ini terjadi di flyover Kemiling, Bandar Lampung. Teranyar, portal jalan lingkar Tulangbawang Barat patah setelah diterabas truk bertonase lebih, Kamis (28/3).

Upaya Dinas Perhubungan yang menyediakan jembatan timbang diharapkan mampu menertibkan kendaraan beban yang bandel membawa muatan melebihi tonase. Tentu saja penerapan aturan harus dikedepankan dengan tegas, bukan malah dijadikan celah mengeruk keuntungan pribadi bagi petugas.

Kendaraan berlebih muatan harus disetop melintas. Jika mau melintas, tonasenya harus sesuai aturan atau mengurangi muatan yang diangkutnya. Tindakan tegas ini akan memberikan efek jera kepada pengendara angkutan beban, sekaligus menyelamatkan jalan dari kecepatan kerusakan.

Jalan mulus dan terkoneksi serta bertahan lama (awet) pasti menjadi dambaan kita semua. 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR