SEORANG pasien serangan jantung dari Kupang, Selfince Boboy, kesulitan dalam membiayai pengobatannya di RS Harapan Kita, Jakarta. Setelah ia meminta pengobatan ke RS dan dirujuk ke RS Harapan Kita, BPJS Kupang tidak bisa menanggung biaya rumah sakit Selfince.

Pihak BPJS Kupang tetap tidak bisa menanggung biaya itu karena nomor BPJS Selfince tidak aktif, padahal Selfince telah mengurus kartu BPJS. Pihak BPJS Kupang pun meminta Selfince untuk melengkapi surat keterangan miskin, tetapi tetap tidak bisa. Hal ini pun membuat Selfince kesulitan mendapatkan pengobatan dan obat-obatan yang membantu dalam penyembuhan dirinya.



Kasus yang dialami Selfince pada pertengahan bulan lalu ini merupakan sebagian cerita yang dialami pasien yang mengalami kesulitan mendapatkan akses pengobatan melalui BPJS Kesehatan.

Contoh kasus lainnya, pasien kanker payudara, Ayu Agustin, 21, yang sempat viral di media sosial karena kesulitan mendapatkan akses berobat. Atau kasus bayi Deborah yang berakhir pada kematian.

Berawal dari kesulitan akses dalam pengobatan, sangat mungkin pasien BPJS juga kesulitan mendapatkan obat-obatan. Sejatinya, tersedianya obat-obat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan hak dan solusi nyata setiap pasien BPJS.

Sayangnya, tidak semua pengobatan yang efektif selalu tersedia dalam program JKN karena penyeleksian obat-obatan yang masuk JKN hanya berdasarkan harga sehingga obat-obat inovatif yang memiliki harga lebih mahal tersingkir dari e-catalogue JKN. Pasien yang memiliki nasib seperti Selfince pun harus menanggung beban karena bergantung pada program rujukan BPJS Kesehatan.

Hal ini menambah tantangan bagi pasien BPJS untuk mendapatkan akses yang mudah bagi obat-obatan inovatif yang belum tersedia versi generiknya. Jika melihat kasus Selfince dan beberapa kasus lainnya, tentunya banyak pasien kesulitan mendapatkan akses obat-obatan yang dibutuhkannya melalui program JKN ini.

Problem inilah yang sedang dihadapi. Saat ini, dunia kesehatan RI sedang berjuang memikul beban ganda kesehatan yakni beban penyakit menular dan tidak menular (PTM) atau penyakit kronis. Lain dengan penyakit menular yang disebabkan agen biologis seperti virus, penyakit kronis mempunyai karakteristik yang disebabkan faktor menurun, gaya hidup tidak sehat, serta kelainan genetik. Beberapa penyakit kronis yang muncul sebagai tantangan utama ialah kardiovaskular, diabetes, dan paru-paru.

Kementerian Kesehatan dalam kajiannya pada 2014 mengatakan penyakit kronis telah menjadi penyebab utama masalah kesehatan di Indonesia. Data WHO pun mencatat PTM diperkirakan berkontribusi hingga 71% dari total angka kematian di RI. Kardiovaskular menjadi penyebab kematian tertinggi nomor dua setelah stroke. PTM lainnya yang menyumbang kematian tertinggi antara lain diabetes pada nomor tiga, penyakit paru nomor enam tertinggi, serta kanker paru nomor 12 tertinggi.

Penyakit yang sama dapat diobati melalui obat generik yang berkualitas dan terkini. Akan tetapi, waktu pemulihannya akan berbeda. Dalam penanganannya, obat-obat inovatif merupakan jawaban ekonomi kesehatan bagi pasien penyakit kronis dan akan sangat membantu proses pengobatannya. Ketersediaan dan kemudahan akses menjangkau obat inovatif yang terkini sangatlah penting bagi pasien di Indonesia.

Oleh karena itu, pelibatan dan perlindungan jaminan terhadap beban keuangan diperlukan bagi pasien katastrofik yang tidak mampu dan bergantung pada program BPJS. Pasien katastrofik yang tidak mampu membutuhkan akses terjangkau bagi obat-obatan inovatif untuk membantu proses pengobatannya. Dengan demikian, hal ini membutuhkan komitmen tegas dan berjangka panjang dalam mewujudkan target JKN di RI pada 2019.

Tidak tersedianya akses yang mudah ke obat inovatif pun membuat tingginya pasien Indonesia melakukan pengobatan di luar negeri. Permasalahan yang terjadi di Indonesia ialah akses obat-obat inovatif susah tersedia karena aksesibilitas atau belum terdaftar.

Indonesia Services Dialog (ISD) mencatat jumlah orang Indonesia yang berobat keluar negeri melonjak hingga 600 ribu pasien pada 2015. Angka ini menunjukkan peningkatan hampir 100% selama 10 tahun terakhir, di saat terdapat 350 ribu pasien pada 2006. Sementara itu, total pengeluaran pasien mencapai Rp18,2 triliun pada 2015. Tingginya angka ini menunjukkan keprihatinan kondisi layanan kesehatan dan indikasi susahnya pengobatan, serta akses berbagai jenis obat di negeri ini.

Dengan memaksimalkan kelebihan yang Indonesia miliki, perlu dipertimbangkan dua poin penting dalam mencapai target JKN. Pertama, pelaksanaan sistem JKN sebaiknya lebih mendengarkan suara pasien dalam proses pembuatan keputusan mengenai opsi pengobatan. Pada kenyataannya, banyak pasien memilih mencari opsi pengobatan yang tersedia di negara tetangga ASEAN lainnya, seperti di Singapura dan Malaysia, karena sulitnya akses mendapatkan obat-obatan inovatif dan pelayanan berkualitas.

Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara menjamin ketersediaan obat dan mengelola risiko keuangan dalam program JKN tidaklah mudah. Sering kali pemerintah yang sudah menerapkan sistem JKN mengorbankan ketersediaan obat demi menekan beban biaya sistem JKN. Namun dengan demikian, ada kelompok pasien yang dikorbankan karena tidak mendapatkan akses terhadap obat-obatan yang mereka butuhkan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah melibatkan pasien atau perwakilan kelompok pasien dalam proses pengkajian obat-obatan yang akan disediakan pemerintah di JKN untuk memahami jenis pengobatan apa yang mereka butuhkan, dan apa kendala yang mereka hadapi dalam mengakses obat-obatan itu.

Dari dialog seperti itu, pemerintah bersama kelompok pasien dan pemangku kepentingan lainnya seperti penyedia kesehatan dan industri farmasi pun dapat merumuskan sistem BPJS sehingga membuat obat-obatan menjadi lebih terjangkau. Salah satunya dengan mencari jalan keluar seperti melalui tier pricing atau sistem pembayaran inovatif lainnya agar pasien dapat tetap memperoleh akses tanpa membebani sistem kesehatan pemerintah.

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama pasien, yang memiliki kepentingan terbesar dalam ketersediaan obat, diharapkan tujuan pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya tercapai. Hal ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menjamin pendanaan obat-obat itu sehingga keberlangsungan program JKN dapat terlaksana dengan baik.

loading...

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR