Yogyakarta (Lampost.co) -- Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 berlaku pada 1 November 2018. Taksi online diberi tenggat satu bulan untuk memenuhi tiga syarat dasar operasional.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan syarat dasar pertama pengemudi harus ber-SIM Umum. Syarat kedua, adalah lolos uji kendaraan atau memiliki sertifikasi registrasi uji tipe (SRUT) bagi armada atau mobil baru.

"Ketiga pemasangan stiker khusus. Kami beri batas waktu satu bulan harus dipenuhi. Baru bisa beroperasi,” tegas Budi  di acara Emtel Go To Campus di Graha Sabha Buana UGM Yogyakarta, Selasa 31 Oktober 2017.

Ia menjelaskan ketiga syarat dasar ini bertujuan melegitimasi keberadaan taksi online. Usai tiga syarat dasar itu terpenuhi, Kemenhub mewajibkan pengemudi memenuhi syarat lainnya dalam waktu tiga bulan.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi diantaranya berbadan hukum, mendapatkan ijin dari pemerintah daerah, dan pembatasan wilayah.

Terkait kuota, Kemenhub masih menunggu laporan dari Pemda setempat. Budi meminta Pemda segera mengkomunikasikan besaran kuota kepada jajarannya. Kouta penting untuk diatur secepatnya. Jika tidak, ia khawatir akan terjadi ketidakseimbangan permintaan dengan kebutuhan pasar.

Ujungnya akan berdampak pada pengurangan pendapatan pengemudi taksi online.

"Kalau perusahaan operator memang tidak memikirkan soal itu (kuota). Karena semakin banyak yang menggunakan aplikasi mereka akan semakin banyak keuntungannya,"papar Budi.

Menhub menegaskan Permenhub dibuat bukan untuk meniadakan taksi online. Namun untuk melindungi taksi online dengan taksi konvesional dari segi hukum dan pengemudinyanya. Disamping itu turut untuk melindungi konsumen.

"Permenhub  itu menjaga kesetaraan antara taksi konvesional dengan taksi online beroperasi,” tutupnya
 
Dalam acara ini, Budi berpesan pada para mahasiswa agar lebih peduli pada angkutan konvesional. Para generasi milenial diminga tidak meninggalkan taksi konvensional.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR