APARATUR sipil negara (ASN) yang bernaung di bawah bendera Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) merupakan pengabdi negara dan masyarakat. Dengan kedudukannya itulah seorang ASN harus bisa menjaga integritasnya untuk bersikap netral.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 27 Juni 2018 dan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, para ASN diuji netralitasnya. ASN harus menjaga muruahnya mewujudkan jiwa Korpri sebagai perekat dan pemersatu bangsa.



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun membuat surat edaran pada 27 Desember 2017 kepada para pejabat negara, mulai dari menteri sampai gubernur dan bupati/wali kota mengenai netralitas ASN.

UU No. 5/2014 tentang ASN melarang ASN berpihak. Abdi negara tidak boleh terlibat kampanye maupun organisasi politik. ASN juga tidak boleh menjadi narasumber kegiatan politik, bahkan berfoto dengan peserta pemilu dan mengunggahnya ke medsos.

Kementerian Dalam Negeri pun memperketat aturan bagi ASN pada Pilkada 2018 ini dengan memberi hukuman pendisiplinan bagi ASN terbukti terlibat langsung diberhentikan sementara. Tujuan aturan ini mencegah para ASN terjerumus dalam politik praktis.

Komisi aparatur sipil negara pun mencatat pada Pilkada serentak 2016 dan 2017 terdapat 45 pelanggaran ASN. Menjelang Pilkada 2018 ini, Badan Pengawas Pemilu mencatat 184 pelanggaran, sebagian besar terkait keterlibatan ASN dalam kampanye.

Data itu menunjukkan kesadaran ASN menghadapi pemilu masih rendah. ASN belum bisa menempatkan diri sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat. Teranyar adalah persoalan yang membelenggu ASN salah satu universitas ternama di Lampung.

Eko Kuswanto, yang merupakan dosen ASN, justru sibuk melakukan survei pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung. Sebagai Direktur Rakata Institute, ia akhirnya menghadapi persoalan lantaran hasil survei lembaganya dinilai tendensius. 

Amat wajar jika kemudian berbagai elemen masyarakat melaporkan Rakata ke penyelenggara pemilu. Jika pada akhirnya Rakata terbukti tendensius dan berpihak, hal ini tentu memiliki implikasi logis bagi Eko yang juga merupakan seorang ASN.

Karena itu, kita mengapresiasi sikap penyelenggara pilkada di Lampung yang dengan cepat merespons keresahan masyarakat. Publik pun berharap dewan etik yang dibentuk KPU dan Bawaslu Lampung hari ini dapat segera menuntaskan persoalan ini.

Kita tidak alergi dengan keberadaan lembaga survei. Kita pun tidak mempersoalkan seorang dosen ASN terlibat dalam kegiatan ilmiah survei pemilu. Hanya saja, baik lembaga survei maupun dosen ASN bekerja dalam koridor netralitas dan independen. 

Pemerintah harus tegas memberikan sanksi ASN yang tidak mampu menjaga independensinya, jangan sekadar aturan di atas kertas saja. Kita harus bersama-sama mewujudkan demokrasi yang jujur dan bersih dalam Pilkada 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019.

Masyarakat harus pasang mata dan melapor jika mengetahui ada ASN berpolitik praktis. ASN harus bisa menjaga harga diri dan kehormatannya untuk tidak melacur ke salah satu calon. Sebab, ASN merupakan abdi negara, bukan abdi kepentingan politik. n

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR