PERHELATAN akbar pemilihan umum yang digelar 17 April lalu menyisakan duka bagi bangsa Indonesia. Betapa tidak, dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kemarin, ada 119 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia dan 548 sakit.

Korban berjatuhan ini tersebar di 25 provinsi. Di Lampung sendiri, jumlah petugas KPPS yang meninggal maupun sakit saat bertugas juga terus bertambah. Hingga Senin (22/4) kemarin, tercatat lima petugas meninggal dunia, yakni empat KPPS dan satu petugas pelindung masyarakat (Linmas).



Kelima petugas yang meninggal dunia, yakni Bambang Wijayanto (ketua KPPS 27 Kelurahan Sepangjaya, Labuhanratu, Bandar Lampung), Ikhwanudin Yuda Putra (petugas KPPS 7 Desa Bagelen, Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran), Paidi (pam/petugas Linmas TPS 3 Negaraharja, Pakuanratu, Way Kanan), Sukarman (petugas KPPS TPS 24, Kedaton, Bandar Lampung), dan Laurentinus Sutopo (petugas KPPS TPS 03 Pesawaran). Kelima petugas penyelenggara pemilu tersebut meninggal diduga karena kelelahan saat bertugas merekapitulasi surat suara Pemilu 2019.

Selain itu, 26 petugas lainnya dinyatakan dalam kondisi sakit. Mereka, di antaranya anggota KPPS perempuan di Mesuji bernama Lilis yang dipatuk ular berbisa saat berjalan menuju TPS seusai beristirahat. Ada pula yang dibegal saat pulang, ada yang kecelakaan, digigit kelabang, hingga jadi korban perampokan.

Medan yang berat, jarak tempuh yang jauh menjadi ujian berat para petugas KPPS sehingga nyawa pun menjadi taruhan mereka demi terlaksananya hajat demokrasi bangsa ini.

Peristiwa ini sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu sehingga pemilu pada tahun-tahun mendatang bisa terselenggara dengan baik tanpa harus menelan korban. Termasuk pula mengkaji ulang format pemilu yang cukup rumit karena harus memilih presiden, DPD, dan anggota legislatif.

Pembenahan penyelenggaraan pemilu ke depannya harus lebih baik lagi, perbaikan sistem mutlak dilakukan. Terutama menyangkut keselamatan, kesehatan, dan perlindungan petugas di lapangan. Jika saja sejak awal, nyawa dan kesehatan para petugas KPPS diasuransikan, tentunya keluarga yang ditinggal bisa merasakan kehadiran dan perhatian negara terhadap mereka.

Nasi sudah menjadi bubur, kini kita menanti perhatian pemerintah untuk memberikan santunan yang layak bagi keluarga para petugas KPPS dan anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugasnya demi kesuksesan Pemilu 2019. Begitu juga jaminan kesehatan dan keselamatan para petugas KPPS, Polri, dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil pemilu.

KPU Pusat sudah mengusulkan santunan Rp16 juta untuk petugas yang luka-luka, Rp30 juta penyandang cacat, dan Rp36 juta bagi yang meninggal dunia.

Mereka adalah pahlawan dan pejuang demokrasi, karena itu sudah selayaknya pengorbanan mereka dihargai. Kita pun tak ingin pengorbanan dan perjuangan para petugas penyelenggara pemilu ini dicoreng dengan kecurangan penghitungan hasil perolehan suara.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR