SEJATINYA rumah sakit berdiri atas dasar kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Itu sebabnya rumah sakit harus menjadi tempat layanan profesional oleh tenaga medis.

Namun, rumah sakit kini cenderung menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Hal itu ditandai dengan banyaknya berdiri rumah sakit swasta yang menawarkan fasilitas kesehatan setara hotel bintang lima. 



Dampaknya, unsur kemanusiaan untuk menolong sesama mulai dikesampingkan. Terbukti banyak terjadi penolakan pasien di berbagai rumah sakit, termasuk di Bandar Lampung. Juli lalu, seorang pasien asal Tulangbawang Barat, Arjuna (48), harus menelan kekecewaan setelah RS Urip Sumoharjo menolak rujukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan rawat jalan Poli Bedah Onkologi. Kini giliran RS Bumi Waras yang menolak pasien.

Meski RS Bumi Waras membantah menolak menangani Nur Fajri Vanza Javier (14), korban kecelakaan yang membutuhkan tindakan operasi, keluarga pasien telanjur merasa ditolak oleh oknum dokter di sana. Terlebih, dokter yang menangani meminta uang muka 50% untuk melakukan operasi. 

Sebagai tenaga medis yang bekerja di bawah sumpah, semestinya dokter lebih mengutamakan keselamatan pasien ketimbang memikirkan biaya pengobatan. Apalagi, janji membaktikan hidup guna kepentingan perikemanusiaan menjadi poin pertama dalam Sumpah Dokter Indonesia yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.26/1960 tentang Lafal Sumpah Dokter.  

Tidak bisa dipungkiri industri kesehatan memiliki peluang keuntungan sangat besar. Lembaga Frost and Sulivan yang menghitung perkembangan industri kesehatan memprediksi pada 2018 total belanja kesehatan Indonesia mencapai 60,6 miliar dolar AS, atau lebih dari Rp800 triliun dengan kurs dolar mendekati Rp15 ribu saat ini. 

Pelayanan kesehatan memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat menjangkau pelayanan rumah sakit, pemerintah menggulirkan program BPJS Kesehatan. Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS, sesuai Pasal 14 UU No.24/2011 tentang BPJS. Di Lampung, hingga 2018, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 5.448.715 jiwa atau 56,77% dari total penduduk.

Semestinya rumah sakit swasta tidak semata-mata mendahulukan motivasi bisnis dan melupakan perikemanusiaan bahkan hingga tega mengusir pasien. Penolakan pasien jelas masuk ranah pidana karena melanggar UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Pihak rumah sakit bisa dituntut ke pengadilan terhadap pelanggaran yang menyangkut nyawa manusia. 

Sudah saatnya pemerintah daerah dan para legislatif mengevaluasi pelayanan rumah sakit. Bukan pertama kali, pasien ditolak untuk mendapatkan pelayanan. Oleh karena itu, harus ada sanksi tegas bagi rumah sakit yang mengabaikan pasien. Manajemen rumah sakit pun hendaknya lebih peduli melayani masyarakat ketimbang mengutamakan keuntungan bisnis.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR