SELAIN koruptor, musuh utama rakyat ialah para pengemplang pajak. Sebab, pajak merupakan dana yang dihimpun dari rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, infrastruktur, dan sarana prasarana vital bagi publik.

Karena itulah, di negara maju, pajak menjadi prioritas pendapatan negara. Kejahatan penggelapan pajak merupakan pidana kelas berat. Sebab, masyarakat sadar beragam layanan publik yang mereka nikmati bersumber dari pajak. 



Namun, di negara berkembang semisal Indonesia, pajak justru menjadi sektor paling sulit dioptimalkan. Pada 2017 misal, dari target pendapatan negara Rp59 triliun, besaran pajak yang dapat dihimpun pemerintah hanya mencapai Rp28 triliun.

Penunggak pajak, atau bahkan yang tidak membayar pajak dengan sengaja, serta yang memanipulasi pajak, jelas menimbulkan kerugian negara. Dana pembangunan pun berkurang. Sebab itu, pengemplang pajak termasuk dalam tindak pidana hukum.

Seperti halnya kasus Puncak Mas dan Bukit Mas yang kedapatan menunggak beragam pajak dan retribusi. Padahal, Bukit Mas Cottage dan Resto yang terletak di Sukadanaham, Bandar Lampung, merupakan bisnis pariwisata berprospek menjanjikan.

Usaha yang memadukan wisata, penginapan, kegiatan bisnis, kafe, dan restoran itu telah beroperasi sejak tahun 2010. Namun, ternyata pada 2017—2018 menunggak pajak dengan nilai ratusan juta rupiah kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tapis Berseri Yanwardi menyebut Puncak Mas dan Bukit Mas diprediksi telah menunggak pajak pada 2017—2018. Nilai tunggakan diperkirakan Rp50 juta—Rp70 juta/bulan.

Banyak alasan yang kerap diungkapkan para penunggak pajak, di antaranya tidak paham aturan dan minim sosialisasi. Padahal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah memberikan kemudahan dengan program amnesti pajak.

Para pengemplang pajak menghadapi dua konsekuensi. Bagi wajib pajak (WP) yang sudah ikut amnesti kemudian DJP menemukan harta yang belum dilaporkan, maka harta tersebut dikenai pajak penghasilan dengan tarif normal dan sanksi 200% dari tunggakan.

Sementara WP yang tidak ikut amnesti pajak, kemudian Ditjen Pajak menemukan adanya harta yang tidak dilaporkan, harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak beserta sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap warga negara hendaknya menyadari pentingnya membayar pajak karena dari pajak tersebut dikembalikan dalam bentuk layanan untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Wujud dari  hak ini adalah beragam pembangunan dan fasilitas publik.

Agar pengemplang pajak tidak berlaku seenaknya, maka tindakan tegas perlu dilakukan pemerintah. Jika surat panggilan dan peringatan berkali kali diabaikan, upaya hukum perlu dilakukan untuk memberi efek jera para penunggak.

Pemkot dapat melakukan penagihan aktif pajak terutang dengan berbagai tindakan mulai dari penyitaan aset fisik, pemblokiran rekening, pencekalan hingga melakukan tindakan penyanderaan, menitipkan ke rumah tahanan bagi wajib pajak membandel.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR