PEMERINTAH selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Karena itu, pemerintah harus hadir pada setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Salah satu bentuk kehadiran pemerintah adalah dengan memberikan subsidi.

Subsidi adalah bentuk transfer pemerintah kepada rakyat untuk mengurangi beban pengeluarannya dalam memenuhi kebutuhan. Tentu saja, tidak semua kebutuhan rakyat dapat diringankan dengan memberikan subsidi. Karena itu, yang disubsidi adalah kebutuhan pokok. Itu pun tidak semua kebutuhan pokok, tetapi yang paling berpengaruh.



Begitu juga, tidak semua orang disubsidi, tetapi hanya mereka yang paling rendah kemampuan daya belinya. Di sinilah fungsi distribusi pemerintah dalam perekonomian, selain fungsi alokasi dan stabilisasi.

Dalam memberikan subsidi, dapat dilakukan dengan cara mengurangi harga, yaitu pemerintah menanggung selisih harga normal dengan harga yang ditetapkan pemerintah yang nilainya lebih rendah. Kedua, dapat dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada rakyat yang ingin ditingkatkan daya belinya. Selama ini, pemerintah cenderung memilih cara mengurangi harga. Misalnya, harga pupuk bersubsidi lebih rendah dari harga pupuk yang tidak disubsidi. Begitu juga dengan BBM, elpiji, dan beras raskin (sekarang disebut rastra).

Belakangan ini, beras untuk orang miskin sudah tidak lagi dalam jatah beras dengan harga lebih murah, tetapi sudah dalam bentuk uang melalui rekening. Sudah banyak subsidi dalam bentuk uang melalui rekening, seperti subsidi untuk kesehatan dan pendidikan melalui kartu, yang berfungsi sebagai ATM/kartu debet untuk mencairkan uangnya di lembaga keuangan.

Mengapa menjadi subsidi kepada orang, bukan barang? Sebab, subsidi barang sering tidak tepat sasaran. Banyak orang yang tidak sepantasnya menerima subsidi, tetapi karena mengonsumsi/membeli barang yang disubsidi, mereka menerima subsidi. Itulah sebabnya banyak yang mengkritisi pemberian subsidi kepada barang.

Apakah subsidi kepada orang pasti tepat sasaran? Kalau yang dimaksud penerima adalah tepat, karena hanya orang yang berhak yang menerima. Apakah tepat sasaran sesuai dengan maksud pemberian subsidi? Ternyata, ada moral hazard yang dapat menyimpangkan penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Dalam praktiknya, belum tentu semua subsidi dipergunakan penerima sesuai peruntukannya, misalnya subsidi beras digunakan untuk membeli selain beras. Artinya, apa pun bentuk subsidinya, tetap ada peluang penyimpangan.

Lalu, apa yang dapat dilakukan? Dalam hal ini, yang perlu dilakukan adalah meminimalkan penyimpangan, apa pun bentuk subsidinya. Banyak hal yang menentukan keberhasilan, di antaranya komitmen semua pihak baik penyelenggara maupun penerima, manajemen distribusi barangnya, dan pengawasan pembelian sesuai dengan sasaran.

Pengendalian Distribusi

Dalam kasus barang yang disubsidi seperti elpiji, pupuk, dll, seharusnya pemerintah yang menangani distribusinya agar terkendali sehingga meminimalkan risiko. Pelibatan pihak lain akan membuka peluang penyimpangan semakin besar. Karena selama ini justru distribusi barang bersubsidi melibatkan pihak lain atau melalui mekanisme pasar, banyak masalah yang timbul. Ada yang tidak berhak ikut menikmatinya, ada kelangkaan, dan banyak lagi masalah.

Mengingat ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, seharusnya Pemerintah Pusat bertanggung jawab penuh, apalagi sering pemerintah daerah tidak dilibatkan. Namun, ketika ada masalah, pemerintah daerah yang menerima dampaknya karena tanggung jawab daerah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Menyadari hal inilah, Pemerintah Provinsi Lampung mengambil langkah untuk ikut mengendalikan distribusi barang bersubsidi (elpiji 3 kg) sehingga tepat sasaran dan tepat tujuan. Apalagi Pemerintah Provinsi adalah wakil Pemerintah Pusat.

Elpiji adalah salah satu barang kebutuhan pokok yang disubsidi, yaitu elpiji dengan kemasan 3 kg. Susbsidinya melalui barang yang diwujudkan pada harga yang lebih rendah, karena kekurangan (selisih) harga dari harga normal akan dibayar oleh pemerintah kepada produsen.

Kalau subsidi kepada orang, langsung diterima yang berhak setelah diverifikasi. Akan tetapi, pada subsidi barang seperti elpiji, penerima yang berhak belum terverifikasi. Justru di sinilah masalah dimulai. Ada yang sepantasnya tidak menerima ikut membeli. Ada yang membeli dalam jumlah yang banyak karena lebih murah. Karena perbedaan harga, ada yang menukar kemasan sehingga menjualnya dengan harga normal.

Untuk meminimalkan risiko penyimpangan, Pemprov Lampung mengambil inisiatif melakukan pengendalian distribusi. Sesuai dengan maksudnya, didefinisikan bahwa yang berhak menerima subsidi elpiji adalah rumah tangga miskin dan usaha mikro. Rumah tangga miskin dapat memanfaatkan data program lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima rastra, sehingga verifikasinya relatif lebih mudah. Usaha mikro, sepertinya masih harus didata terlebih dulu karena belum ada program yang memverifikasi. Hal ini akan lebih mudah bila melibatkan pemerintah kabupaten/kota.

Koordinasi

Tahap selanjutnya adalah menentukan apakah semua akan diberi atau hanya sebagian. Ini membutuhkan koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab mendistribusikan (Pertamina). Berapa besar/banyak elpiji 3 kg yang akan didistribusikan di Lampung.

Merujuk pada pola pupuk bersubsidi, setiap kabupaten/kota sudah ditetapkan jumlahnya serta sudah ditetapkan siapa yang berhak dan berapa banyak jatahnya setiap tahun, sementara untuk elpiji sepertinya tidak, sebagaimana juga premium dan solar.

Sepertinya, hal ini akan krusial karena tidak ada patokan, setidaknya ada informasi berapa total penyaluran elpiji 3 kg di Lampung. Hal ini pun akan melibatkan kabupaten/kota, terutama usaha mikro yang sudah terdaftar atau dalam binaan pemerintah daerah melalui OPD terkait.

Memang tidak mudah mengaturnya. Sudah tepat bila akan dimulai dengan dua daerah dulu, yaitu Kota Bandar Lampung dan Metro. Setidaknya, harus ada plafon (ancer-ancer) jatah masing-masing daerah untuk memudahkan pengaturan bila tidak semua rumah tangga dan usaha mikro mendapat jatah.

Yang pasti, agen/pengecer tidak bebas lagi menjual elpiji 3 kg. Berarti agen harus diberi daftar yang telah diverifikasi siapa yang berhak membeli. Ini pun bisa rumit karena mereka akan berhadapan dengan konsumen yang akan memaksa, terutama yang sudah terbiasa membeli baik rumah tangga maupun usaha mikro.

Ini pun tidak sederhana. Sebab, bisa jadi yang telah diverifikasi pun melakukan pembelian yang berulang bahkan mereka membantu membelikan tetangga/teman yang tidak terverifikasi. Haruskah ada pembatasan jumlah elpiji 3 kg yang berhak dibeli oleh yang telah terverifikasi dalam sebulan. Kalaupun ada pembatasan, mereka juga harus tercatat pada agen masing-masing. Bila tidak, mereka dapat membeli tambahannya pada agen yang lain.

Dalam hal ini, sewajarnya Pemprov Lampung mengadakan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina serta pihak terkait lainnya. Seharusnya, selain satgas pangan, juga ada satgas barang bersubsidi agar ada pengendalian yang efektif.

Rapergub Pengendalian Elpiji

Setidaknya, rencana pergub pengendalian distribusi elpiji 3 kg telah menginisiasi upaya pengendalian agar subsidi tepat sasaran. Bisa juga pergub ini memfasilitasi terbentuknya satgas barang bersubsidi khususnya elpiji 3 kg. SPBE, agen, dan pengecer harus mendapat pengawasan yang ketat untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Mekanisme pengawasan ini juga setidaknya tergambar dalam pengaturan pengendalian distribusi ini. 

Bila direncanakan akan berlaku pada 2019, masih ada waktu untuk menyempurnakan pengaturan pengendalian distribusi, termasuk di dalamnya mekanisme pengawasan distribusinya. Masih ada waktu juga untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan Pertamina serta pemerintah daerah, terutama yang akan menjadi percontohan.

Respons Pemprov Lampung harus diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah rakyat dan bentuk tanggung jawab sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam menyukseskan program nasional. Mari kita bersinergi untuk menyukseskannya sesuai dengan peran masing-masing.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR